Defisit Anggaran Resmi Diperlebar di Atas 3 Persen

Defisit Anggaran Resmi Diperlebar di Atas 3 Persen

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) guna defisit anggaran diperbolehkan hingga di atas 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) selama tiga tahun. Kebijakan tersebut dikeluarkan setelah memperkirakan defisit anggaran tahun ini berpotensi mencapai 5,07 persen terhadap PDB akibat vorus corona. "Perppu mengantisipasi kemungkinan terjadinya defisit yang diperkirakan akan mencapai 5,07 persen, karena itu perlu relaksasi kebijakan defisit APBN di atas 3 persen," kata Jokowi dalam pernyataan resminya, Selasa (31/3). Jokowi menegaskan, bahwa perppu tentang Kebijakan Keuangan dan Stabilitas Sistem Keuangan yang melonggarkan ketentuan defisit APBN ini hanya akan berlaku selama tiga tahun, yakni pada 2020, 2021, dan 2022. Dalam kesempatan yang berbeda, Menteri Koordinator Bidang Investasi dan Kemaritiman Luhut Pandjaitan mengatakan, pemerintah akan menerapkan disiplin defisit anggaran sebesar 3 persen terhadap PDB pada 2023.

BACA JUGA: Perangi Corona, Erdogan Sumbang Gajinya 7 Bulan Bantu Rakyat Miskin

"Budget deficit kita akan dibuka sampai selama 3 tahun depan, jadi 2020, 2021, 2022. Nanti setelah itu baru kembali kepada 3 persen," ujar Luhut dalam video offline YouTube di kanal resmi Kemenko Maritim dan Investasi, Selasa (31/3). Hitungan tersebut, kata Luhut, telah dijabarkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Artinya, dengan perppu tersebut, pemerintah dapat mempersiapkan dana untuk melindungi masyarakat lapisan menengah ke bawah dari imbas corona. Sementara itu, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mengusulkan agar batas defisit anggaran dalam UU tersebut diubah dari 3 persen PDB menjadi 5 persen PDB. Sedangkan untuk batas rasio utang terhadap PDB tetap diusulkan sebesar 60 persen dari PDB, tak berubah yang diatur dalam UU Keuangan Negara. Terpisah, ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Ariyo Irhamna menilai INDEF memang menghendaki adanya kebijakan untuk memperlebar defisit anggaran terhadap PDB di tengah pandemi corona. hanya saja, lanjut dia, agar kebijakan tersebut tak mempersulit dalam penerapannya maka perlu adanya regulasi yang dikeluarkan Kementerian Keuangan. "Iya, perlu peraturan teknis di PMK yang harus segera dan tidak menyulitkan Kementerian atau Lembaga (K/L) atau pemerintah daerah dalam merealisasikannya, sebab kita dalam kondisi wabah penyakit yg memiliki tingkat tertular yang tinggi serta angka kematian juga meningkat," pungkasnya.(din/fin)

DAPATKAN UPDATE BERITA FIN LAINNYA DI Google News


admin

Tentang Penulis

Sumber: