Perppu Keuangan Sudah di DPR

Perppu Keuangan Sudah di DPR

JAKARTA - DPR RI resmi menerima Surat Presiden (Surpres) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk mengatasi penyebaran COVID -19. Draf tersebut secara langsung diserahkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Hukum dan HAM Yassona Laoly kepada Ketua DPR RI Puan Maharani. Puan mengatakan, dia beserta pimpinan DPR RI dan pimpinan Banggar (Badan Anggaran) menerima Perppu No. 1/2020 yang diajukan pemerintah. Pihaknya sudah rapat atau berdiskusi dan rapat konsultasi dengan pemerintah untuk bisa menyamakan sikap. “Termasuk bagaimana mencari formula fiskal dan kebijakan sistem keuangan dalam menangani dampak kesehatan, sosial, ekonomi dan bidang strategis lainnya,” kata Puan di Jakarta, Kamis (2/4). Seperti sudah disampaikan dalam Rapat Paripurna 30 Maret lalu, Puan mengatakan, DPR RI telah mengingatkan pemerintah agar dalam Perppu 1/2020 dapat mengakomodasi program-program yang bersentuhan langsung pada ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat di tengah masa krisis COVID-19. “DPR juga menyampaikan pada pemerintah agar pelebaran defisit digunakan sesuai dengan kebutuhan dan keuangan negara. Sehingga tetap memperhatikan beban risiko fiskal di masa yang akan datang. Namun, hanya dipergunakan jika memang situasinya sudah sangat darurat. Sehingga tidak menggunakan pelebaran defisit untuk waktu-waktu yang tidak dibutuhkan,” lanjut politisi Fraksi PDIP itu. Selanjutnya, DPR RI juga mengingatkan pemerintah agar meningkatkan koordinasi Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Tujuannya untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Sehingga jika nantinya COVID-19 berlalu, tidak menimbulkan masalah baru pada sistem keuangan negara. “DPR RI melalui Alat Kelengkapan Dewan (AKD) akan membahas Perppu No. 1/2020 yang nantinya akan dilakukan pembahasan sesuai dengan mekanisme yang ada. Saya yakin gotong-royong yang dilakukan pada situasi seperti ini. Insya Allah akan memberi manfaat bagi rakyat Indonesia,” papar Puan. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan Perppu yang telah ditandatangani Presiden Joko Widodo tersebut diterbitkan untuk merespon kondisi penyebaran COVID-19. Hal ini dilakukan karena saat ini tengah krisis kesehatan dan kemanusiaan sehingga berpotensi menciptakan krisis ekonomi dan keuangan. Pemerintah berharap agar Perppu 1/2020 bisa secepatnya dibahas dan disetujui DPR RI. “Presiden menyampaikan pesan kepada kami untuk menyampaikan RUU ini kepada Pimpinan DPR. Dengan harapan Presiden tentu RUU ini bisa dibahas dan disetujui DPR dalam waktu yang tidak terlalu lama,” tutur Sri Mulyani. Menanggapi hal itu, anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin memastikan seluruh anggota DPR akan melakukan pengawasan implementasi Perppu tersebut. “Anggaran sebesar Rp 405,1 Triliun untuk menjalankan Perppu ini telah diakui Menteri Keuangan. Ini berpotensi memicu munculnya free rider yang men-dompleng. Domplengan para pemburu rente APBN ini mesti dicegah dengan melakukan pengawasan dan akuntabililtas yang ketat dari DPR," bebernya. Politisi Fraksi PKS ini menyoroti Pemerintah yang belum menjelaskan secara detail asal anggaran sebesar Rp 405,1 triliun itu. Kinerja DPR RI pada tugas Perppu ini, akan menjadi efektif manakala urutan pengawasannya berawal dari proses penyediaan anggaran tersebut. Akmal merasa Pemerintah perlu menyampaikan darimana pengadaan anggaran sebesar Rp 405,1 triliun itu. Ia berharap tidak ada lagi tambahan utang luar negeri. Sebab pada Perppu Nomor 7 Tahun 2020 ini cenderung membuka pintu utang luar negeri (pasal 2 ayat g) dan sentralisasi kekuasaan dengan memotong dana anggaran daerah (pasal 2 ayat i). “Potensi tambahan anggaran dari dalam negeri sangat besar. Bahkan denda kebakaran hutan dan lahan bisa mencapai Rp 18 triliun. Ada satu perusahaan yang mesti dieksekusi dendanya sebesar Rp 16 triliun akibat pelanggaran karhutla," jelas Akmal. Ia mengusulkan, perlu ada penguatan keuangan daerah untuk menanggulangi akibat banyak rakyat kecil terdampak kebijakan social distancing. Bantuan langsung pangan perlu diperbesar dan dijalankan secara efektif menggandeng lembaga-lembaga kemanusiaan. "Sehingga biaya distribusi dapat dibantu dari sumber penggalangan dana dari masyarakat," terangnya. Legislator daerah pemilihan (dapil) Sulawesi Selatan II itu mengatakan, anggaran sebesar Rp 43,6 triliun pada alokasi kartu sembako dirasa akan kurang. Tapi dengan anggaran ini dia optimistis akan membantu masyarakat kecil dan menengah. Asalkan didistribusi dengan baik. Sehingga para penumpang gelap di situasi yang buruk ini bisa dihilangkan. "Pelibatan seluruh pihak menjadi bagian fungsi pengawasan yang sangat penting dan mendesak. Saya berharap, implementasi perppu ini dilakukan dengan semangat kemanusiaan dan keadilan. Jangan orang kaya yang malah mendapat pelayanan Perppu ini. Rakyat miskin, terutama petani, nelayan dan pelaku UMKM yang sangat perlu mendapat dukungan,” pungkas Akmal. (khf/fin/rh)

DAPATKAN UPDATE BERITA FIN LAINNYA DI Google News


admin

Tentang Penulis

Sumber: