Jabodetabek Minta Penetapan Status PSBB

Jabodetabek Minta Penetapan Status PSBB

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta ada penetapan status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) bagi Provinsi DKI Jakarta. Sehingga Pemprov DKI dapat menerbitkan Perda Pembatasan Sosial sebagai upaya penanganan COVID-19 di Ibu Kota. "Yang kami butuhkan dari pemerintah pusat, adalah menyegerakan status agar Jakarta bisa mengeluarkan peraturan. Kami sudah mengirimkan surat kepada Menkes dan meminta Menkes segera menetapkan PSBB untuk DKI Jakarta," kata Anies Baswedan saat melaporkan perkembangan penanganan COVID-19 kepada Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Jakarta, Kamis (2/4). Mantan Mendikbud ini mengusulkan agar pemerintah pusat memberlakukan pengecualian PSBB untuk kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek). Alasannya, dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB, gubernur hanya bisa mengatur pembatasan sosial di satu provinsi saja. Sementara batas administrasi pemerintahan daerah tersebut melibatkan tiga provinsi. "Karena Jabodetabek ini ada Jawa Barat dan Banten, Pak Wapres. Maka kami mengusulkan agar ada kebijakan tersendiri untuk kawasan Jabodetabek. Karena dalam PP 21 itu, gubernur hanya bisa mengatur pergerakan di satu provinsi. Sementara episenternya di tiga provinsi tersebut," papar Anies. Dia memastikan pihaknya akan mengacu pada PP Nomor 21 Tahun 2020 dalam menerapkan kebijakan penanganan COVID-19 di DKI Jakarta. Meski sebelumnya dia sudah mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo untuk meminta pemberlakuan karantina wilayah. "Awal pekan lalu, saya mengirimkan surat kepada Presiden, mengusulkan agar dilakukan karantina wilayah. Kemudian kami mendengar ada keputusan PSBB. Jadi sekarang langkah ke depan adalah melaksanakan sesuai PP 21," terangnya. Wapres Ma'ruf Amin menyatakan Jakarta memang tercatat memiliki tingkat penularan tertinggi. Bahkan Jakarta dan sekitarnya merupakan episentrum. "Sekarang setelah dikeluarkannya PP 21 tentang PSBB dan Keppres Nomor 11, saya ingin dapat gambaran apa yang akan dilakukan Pak Gubernur, apakah ada kendala yang dihadapi. Termasuk koordinasi dengan pemerintah pusat," tanya Wapres Ma'ruf Amin kepada Anies. Dalam telekonferensi tersebut, Anies membenarkan kondisi di DKI Jakarta sangat mengkhawatirkan. Yakni dengan proporsi kematian atau case fatality rate akibat COVID-19 mencapai 10 persen. "Berita kurang baiknya, Pak Wapres, case fatality rate di DKI Jakarta itu sekitar 10 persen. Itu lebih dari dua kali lipat dibandingkan angka rata-rata global yaitu 4,4 persen. Jadi Jakarta di atas 10 persen case fatality rate-nya. Ini sangat mengkhawatirkan," lanjut Anies. Berdasarkan data Pemprov DKI Jakarta hingga Kamis (2/4), jumlah warga positif terinfeksi COVID-19 sebanyak 885 kasus. Pasien dalam perawatan sebanyak 561 orang, pasien melakukan isolasi mandiri 181 orang. Sedangkan pasien yang dinyatakan sembuh 53 orang. Selain itu, 38 orang telah dimakamkan sesuai dengan prosedur pemakaman pasien COVID-19. "Jumlah yang meninggal dimakamkan dengan cara COVID-19 ada 401 kasus. Yang terbaru, 38 jenazah juga sudah dimakamkan," jelasnya. Sebelumnya, Pada Selasa (1/4), Presiden Joko Widodo telah meneken PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar, Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kedaruratan Kesehatan, serta Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan. Jokowi berharap pemerintah daerah bersinergi dengan pusat dalam upaya penanganan wabah COVID-19 dengan mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan tersebut. Menkes Terawan Agus Putranto juga diminta segera menyelesaikan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) tentang PSBB. Sehingga masing-masing Pemda dapat menerbitkan perda turunannya. "Nanti Menteri Kesehatan segera mengatur lebih rinci dalam peraturan menteri. Apa kriteria daerah yang bisa diterapkan PSBB, apa yang akan diterapkan daerah. Saya minta dalam waktu maksimal dua hari, peraturan menteri itu sudah selesai," tegas Jokowi. Terpisah, anggota DPR RI Ahmad Syaikhu mendesak pemerintah menetapkan Jabodetabek sebagai daerah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menghambat penyebaran Virus Corona. "Sesegera mungkin pemerintah harus menetapkan Jabodetabek sebagai daerah Pembatasan Sosial Berskala Besar. Karena DKI itu episentrum COVID-19. Penyebaran virus semakin cepat tak terbendung," ujar Syaikhu, Kamis (2/4). Menurut dia, imbauan tidak keluar rumah kurang berjalan optimal. Karena tidak diiringi dengan pembatasan pergerakan orang ke daerah. Selain itu, juga kurangnya bantuan sosial. Padahal, imbauan tersebut menyebabkan perekonomian melambat. Sehingga banyak perantau di wilayah Jabodetabek memutuskan pulang ke daerahnya masing-masing. Legislator dari PKS menyampaikan, terlambatnya pengurangan pergerakan orang ke daerah menyebabkan penyebaran wabah yang tidak terkendali dalam waktu satu bulan ini. Virus itu sudah menyebar ke 30 provinsi. "Pemerintah Pusat terlambat. Masyarakat diimbau tidak keluar rumah. Tapi tidak segera diikuti pembatasan pergerakan orang. Imbasnya, kian tak terkendalinya penyebaran COVID-19 selama satu bulan ini," terang Syaikhu. Hingga saat ini, tepat satu bulan sejak kasus pertama COVID-19 diumumkan Presiden Joko Widodo pada 2 Maret lalu, tercatat ada 1.677 kasus COVID-19 di 30 provinsi. Ada 157 kasus meninggal dunia atau tingkat kematiannya sekitar 9,36 persen jauh di atas rata-rata dunia yang hanya sekitar 4,4 persen. Kondisi itu terjadi akibat kurangnya pengawasan terhadap orang-orang yang datang dari luar negeri dan kurangnya pembatasan pergerakan orang di dalam negeri. Sehingga menyebabkan terjadinya penularan lokal.(rh/fin)

DAPATKAN UPDATE BERITA FIN LAINNYA DI Google News


admin

Tentang Penulis

Sumber: