Pimpinan KPK Baru Bantah Usulkan Naik Gaji

Pimpinan KPK Baru Bantah Usulkan Naik Gaji

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meluruskan ihwal usulan kenaikan gaji yang disampaikan Pimpinan KPK sebesar Rp300 juta. Ketua KPK Komjen Pol Firli Bahuri menerangkan, hak keuangan tersebut sebelumnya telah diusulkan sejak kepemimpinan jilid IV yakni Agus Rahardjo cs. "Terkait usulan penyesuaian gaji Pimpinan KPK, sudah disampaikan atau diajukan oleh pimpinan lama zaman Pak Agus Rahardjo dan kawan-kawan. Jauh sebelum pimpinan periode Pimpinan KPK sekarang," ujar Firli saat dikonfirmasi, Jumat (3/4). Firli menjelaskan, usulan itu disampaikan pada 15 Juli 2019 lalu dalam bentuk revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 82 Tahun 2015. Ia pun mengaku belum menerima perkembangan terkait revisi PP tentang perubahan kedua atas PP Nomor 29 Tanun 2006 tentang Hak Keuangan, Kedudukan Protokol, dan Perlindungan Keamanan Pimpinan KPK tersebut. Demi pertimbangan upaya penanganan virus corona (COVID-19), Firli menyatakan, KPK saat ini tidak akan melakukan pembahasan terkait hal itu. Ia menegaskan, seluruh jajaran lembaga antirasuah kini fokus untuk melakukan pencegahan, koordinasi, dan monitoring pengadaan barang dan jasa penanggulangan corona.

BACA JUGA: Jenazah COVID-19 Jadi Permasalahan Baru

"Jadi kalaupun ada usulan tentang hak keuangan pimpinan KPK, kami seluruh pimpinan meminta dibatalkan dan tidak dibahas," tegas Firli. Pelaksana Tugas Juru Bicara bidang Penindakan KPK Ali Fikri menyampaikan, pihaknya telah meminta kepada Pemerintah Pusat untuk menghentikan pembahasan revisi PP terkait gaji pimpinan lembaga antirasuah. Usulan merevisi PP yang diajukan pada 15 Juli 2019 itu salah satunya mempertimbangkan aspek keseimbangan antara komisioner KPK dengan pimpinan lembaga negara lain, seperti Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menjadi rujukan. Ia menerangkan, sekitar September 2019 lalu, KPK meminta pihak eksternal untuk melakukan kajian objektif menyangkut kenaikan gaji pimpinan dengan mempertimbangkan aspek penghasilan pejabat di instansi lain. Pada periode pimpinan saat ini, diakui Ali Fikri, pembahasan Rancangan PP (RPP) kenaikan gaji dilakukan sekitar Februari 2020 atas undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). "KPK yang diwakili oleh Biro Hukum dan Biro SDM diundang oleh Kemenkumham untuk membahas mengenai usulan RPP tersebut yang kemudian pihak Kementerian Hukum dan HAM menjelaskan RPP tersebut telah masuk proleg dan akan dilanjutkan pembahasannya," tutur Ali Fikri. Sebelum isu corona merebak di Indonesia pada awal Maret 2020, lanjut Ali Fikri, Kemenkumham kembali mengundang perwakilan KPK, Kemen PAN-RB, Kemensetneg, dan Kemenko Polhukam untuk melakukan rapat lanjutan membahas usulan RPP tersebut. Menurut dia, Kemenkumham dalam rapat tersebut kembali menegaskan pembahasan RPP tidak dapat dihentijan dan akan terus dilanjutkan mengingat telah masuk dalam proleg.

BACA JUGA: Kampus Boleh Perpanjang Masa Perkuliahan

"Seperti kita ketahui bersama, kemudian pandemi COVID-19 mulai terjadi dan hingga hari ini tidak ada pembahasan lebih lanjut terkait hal ini," kata Ali Fikri. Merespons situasi yang berkembang saat ini, dikatakan Ali Fikri, Pimpinan KPK lantas bersepakat untuk meminta penghentian pembahasan dan mengajak seluruh pihak untuk fokus bekerja mengatasi pandemi corona. Ia menyampaikan, pihaknya pun berharap Kemenkumham dapat mengamini permintaan tersebut demi kemanusiaan. "KPK berharap dengan penjelasan ini, maka polemik yang beredar saat ini dapat dihentikan. Kami sangat terbuka dengan masukan dan kritik dari publik, terutama terkait dengan bagaimana memenuhi harapan masyarakat agar KPK tetap konsisten melakukan pemberantasan korupsi. Kami akan bekerja sebaik-baiknya," ucapnya. Dikonfirmasi terpisah, mantan Ketua KPK Agus Rahardjo membenarkan pihaknya telah mengusulkan kenaikan gaji semasa dirinya memimpin lembaga antirasuah. Menurut dia, usulan itu dilakukan saat situasi negara tak sedang mengalami kedaruratan seperti saat ini. Ia memparkan, tujuan pihaknya mengusulkan kenaikan gaji agar pimpinan KPK dapat menjaga integritas dalam memberantas korupsi. Bahkan diakuinya, KPK saat itu meminta kenaikan gaji direalisasikan di periode pimpinan berikutnya. "Betul, itu kami yang usulkan di bulan Juli 2019," kata Agus saat dikonfirmasi. (riz/gw/fin)

DAPATKAN UPDATE BERITA FIN LAINNYA DI Google News


admin

Tentang Penulis

Sumber: