Yasonna Laoly Akhirnya Bantah Bebaskan Napi Koruptor

Yasonna Laoly Akhirnya Bantah Bebaskan Napi Koruptor

JAKARTA- Menteri Hukum dan HAM  Yasonna Laoly membantah pihaknya akan membebaskan narapidana koruptor seperti yang telah dituduhkan publik. Dia menegaskan tidak ada revisi peraturan pemerintah terkait pembebasan napi koruptor. "Saya disebut mau meloloskan napi narkoba dan kasus korupsi. Seperti sudah beredar beberapa waktu lalu di media massa. Itu tidak benar," kata Yasonna Laoly dalam keterangan persnya, Ahad (5/4). Dia menjelaskan, untuk merevisi peraturan pemerintah (PP) terkait pembebasan napi, harus melalui persyaratan yang ketat. "Publik juga perlu mengetahui Pemerintah bila ingin mengurangi over kapasitas di Lapas memang dimungkinkan dengan revisi PP Nomor 99 Tahun 2012. Namun dengan kriteria syarat begitu ketat," katanya. Hal senada dikatakan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, pemerintah tidak ada rencana membebaskan narapidana korupsi terkait wabah covid-19. "Agar clear ya, sampai sekarang pemerintah tidak merencanakan mengubah atau merevisi PP 99 tahun 2012. Sehingga tidak ada rencana memberi remisi atau pembebasan bersyarat kepada pelaku atau kepada narapidana korupsi juga terhadap teroris, juga tidak ada terhadap bandar narkoba," tegas Mahfud MD,Ahad (5/4) melalui sebuah video. Dia menjelaskan,pekan lalu memang ada keputusan, memberi remisi atau pembebasan bersyarat kepada narapidana dalam tindak pidana umum. Dia mengatakan bahwa yang tersebar di luar itu mungkin ada aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada Menkumham Yasonna Hamonangan Laoly. "Tap pemerintah sendiri sampai sekarang tetap berpegang pada pada sikap pemerintah. Bahwa Presiden sudah mengatakan tidak akan mengubah dan tidak punya pikiran untuk merevisi PP nomor 99 tahun 2015. Jadi tidak ada rencana memberikan pembebasan kepada napi koruptor." Tegas Mahfud MD. (dal).

DAPATKAN UPDATE BERITA FIN LAINNYA DI Google News


admin

Tentang Penulis

Sumber: