Lima Persoalan Lapas

Lima Persoalan Lapas

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan lima permasalahan terkait sistem tata kelola permasyarakatan yang ditemukan berdasarkan kajian pencehahan lembaga antirasuah pada 2018 lalu. Salah satunya yakni kerugian keuangan negara sedikitnya Rp124,5 miliar per bulan akibat overstay di lembaga permasyarakatan (lapas) atau rumah tahanan (rutan). Pelaksana Tugas Juru Bicara bidang Pecegahan KPK Ipi Maryati Kuding mengatakan, permasalahan lain yakni mekanisme check and balance pejabat dan staf unit pelaksana teknis (UPT) rutan/lapas dalam pemberian remisi terhadap narapidana yang lemah, dan diistimewakannya narapidana korupsi di rutan/lapas. "Risiko penyalahgunaan kelemahan sistem data pemasyarakatan, dan terakhir risiko korupsi dalam penyediaan bahan makanan," ujar Ipi kepada wartawan, Senin (6/4). Khusus permasalahan overkapasitas lapas, kata Ipi, KPK memberikan tiga rekomendasi kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Pertama yakni bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) dan mengoptimalkan Badan Permasyarakatan melalui mekanisme diversi untuk kasus tindak pidana ringan dan pengguna narkoba.

BACA JUGA: Gandeng Pemda, PLN Pastikan Listrik Gratis Berjalan Lancar

Berdasarkan data, sambungnya, saat ini terdapat sekitar 40 ribu narapidana pengguna narkotika yang sangat mungkin direhabilitasi ketimbang ditempatkan di sel lapas. "Tindak lanjut yang direkomendasikan oleh KPK adalah agar Kemenkumham bekerja sama dengan BNN, dan saat ini rekomendasi ini belum dilakukan," kata Ipi. Rekomendasi kedua yaitu menyelesaikan masalah tahanan overstay. Menurut Ipi, saat kajian dilakukan, ditemukan sebanyak 30 ribu narapidana overstay. Hingga akhir 2019, kata dia, tersisa tinggal 2000. "Saat ini sudah tidak ada tahanan overstay terutama untuk tahanan kepolisian. Penyelesaian atas persoalan ini sudah dilakukan dengan bekerja sama kepada aparat penegak hukum (APH) lainnya," ucap Ipi. Rekomendasi ketiga adalah pemberlakuan remisi berbasis sistem. Artinya, dikatakan Ipi, remisi diberikan secara otomatis melalui sistem dan bukan melalui permohonan. Dengan catatan, narapidana tidak memiliki kelakuan buruk. "Praktik saat ini remisi masih diberikan melalui usulan dari UPT lapas dan rutan)," tuturnya.

BACA JUGA: Ganasnya Corona di Amerika, Trump Ingatkan Warganya Siap-siap Hadapi Kematian

Apabila keseluruhan rekomendasi dijalankan, menurut Ipi, maka persoalan overkapasitas dapat berkurang secara signifikan. Dari dua rekomendasi yang diberikan berupa pengeluaran narapidana narkotika dan penyelesaian overstay, Ipi menyatakan, dapat mengurangi sedikitnya 30 persen dari total 261 ribu narapidana di lapas. "Mengeluarkan napi koruptor bukan solusi, karena jumlahnya hanya sekitar 5000 napi," tandasnya. Sebagai tindak lanjut kajian pada 2019, KPK dengan fungsi koordinasi melakukan pemantauan atas saran perbaikan yang telah diberikan tersebut. 2019 juga merupakan tahun pertama pemantauan pelaksanaan rekomendasi atas Kajian Tata Kelola Sistem Pemasyarakatan. Satu dari 19 rekomendasi yang diberikan atas 14 temuan dapat diselesaikan, yakni Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM bersama Aparat Penegak Hukum menyepakati SOP bersama terkait pengembalian tahanan. "SOP ini disepakati guna menyelesaikan permasalahan overstay tahanan yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp12,4 miliar per bulan," ungkap Ipi. Rencana membebaskan narapidana korupsi mulanya mencuat dari usulan Menkumham Yasonna H Laoly ketika rapat dengan Komisi III DPR RI beberapa waktu lalu. Ia mengusulkan komisi hukum untuk merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Permasyarakatan.

BACA JUGA: Legal Manager PT DPG Masuk Penjara Lagi

Revisi tersebut diusulkan guna mengakomodasi narapidana tindak pidana khusus, termasuk korupsi, agar bisa dibebaskan dari rutan dan lapas demi mencegah penyebaran COVID-19. Mengingat, Keputusan Menkumham (Kepmenkumham) Nomor M.Hh-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 dan Peraturan Menkuham (Permenkumham) Nomor 10 Tahun 2020 yang menjadi dasar hukum pembebasan narapidana, hanya mengakomodasi pemberian asimilasi serta intergrasi bagi 30 ribu narapidana umum dan anak. Meski dikatakan bakal dikenakan syarat khusus untuk mendapat bebas bersyarat, seperti minimal berusia 60 tahun dan telah menjalani 2/3 masa pidana, rencana pemerintah untuk memberikan pembebasan bersyarat bagi narapidana korupsi tetap menuai protes dari sejumlah pihak. Sementara itu, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyatakan bahwa lembaganya menolak COVID-19 dijadikan dalih pembebasan koruptor melalui revisi PP Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. KPK pun mengharap Kementeriankumham secara serius bisa melakukan pembenahan pengelolaan lapas. "Karena dengan cara ini pula lah kita bisa memastikan tujuan pembinaan di lapas dapat tercapai, termasuk dalam hal pandemi COVID-19 sehingga over kapasitas dapat diminimalisir," kata Ghufron. (riz/gw/fin)

DAPATKAN UPDATE BERITA FIN LAINNYA DI Google News


admin

Tentang Penulis

Sumber: