Alihkan Rp25 Triliun, Proyek Nasional Distop

Alihkan Rp25 Triliun, Proyek Nasional Distop

JAKARTA - Sejumlah proyek nasional di bawah kendali Kementerian PUPR pada tahun ini pun terdampak. Terlebih dengan hadirnya Instruksi Presiden (Inpres) No.4 Tahun 2020 tentang Realokasi Anggaran, Refocussing Kegiatan, serta Pengadaan Barang dan Jasa, dalam rangka percepatan penanganan Virus Corona (Covid-19).

Dari kalkulasi yang sudah dibahas dengan Kementerian Keuangan, Kementerian PUPR harus merealokasi anggaran sebesar Rp24,53 triliun. Anggaran sebesar itu berasal dari pengehematan alokasi perjalanan dinas, paket meeting sebesar 50 persen sampai sisa anggaran yang belum terserap.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menjelaskan, penghematan anggaran Rp24,53 triliun itu berasal dari pembatalan paket-paket kontraktor yang belum dilelang. Misalnya bendungan. Rekomposisi alokasi anggaran juga terjadi untuk paket kegiatan tahun jamak.

”Anggaran tersebut juga didapat melalui paket-paket kontraktual. Pada posisi ini juga diberlakukan proyek multi years, setelah adanya permintaan dari sejumlah kontraktor dengan mempertimbangkan efek yang akan terjadi,” jelas Basuki. 

Permintaan sejumlah kontraktor itu pun, memperhitungkan dampak dan pertimbangan lain dengan mewabahnya Virus Corona. ”Mayoritas mereka (Kontraktor, Red) yang minta dihentikan sementara. Kementrian PUPR menyapakati dengan mempertimbangkan sejumlah aspek. Karana kami pun harus melakukan optimalisasi kegiatan non-fisik yang bisa ditunda,” jelas Basuki kepada wartawan lewat teleconfrens di Jakarta, Selasa (7/4).

Dalam kesempatan itu, Basuki juga menjelaskan refocussing yang telah diminta oleh Presiden. Pada refocussing ini totalnya sekitar Rp1, 66 triliun. Anggaran ini akan dimanfaatkan untuk kegiatan pembangunan fasilitas observasi, penampungan, karantina di Pulau Galang, serta lanjutan proyek di tempat yang sama dengan nilai Rp400 miliar. 

”Selanjutnya, sumber anggaran Rp1,66 triliun itu juga akan diplot bagi pembangunan RS Darurat Wisma Atlet Kemayoran, sebesar Rp160 miliar. Lalu penambahan 4.000 lokasi program padat karya, termasuk penghapusan PPh 4% yang nilainya Rp978 miliar. Sampai dengan pembelian bahan marka jalan Rp25 miliar dan yang tidak kalah penting pembelian karet petani sebagai bahan campuran aspal karet Rp100 miliar,” papar Basuki di Kementerian PUPR.

Tidak kalah pentingnya, Kementerian PUPR juga  memberikan subsidi perumahan (Bantuan Selisih bunga dan Bantuan Uang Muka) bagi 175.000 unit dengan alokasi sebesar Rp1,5 triliun. ”Sedangkan untuk pelaksanaan paket Padat Karya Tunai/Infrastruktur berbasis masyarakat sebesar Rp10 triliun meliputi pemeliharaan jalan, PISEW, TPS-3R, Sanimas, Pamsimas, Pembangunan Baru dan peningkatan kualitas rumah swadaya,” jelas Basuki. (fin/ful)   

DAPATKAN UPDATE BERITA FIN LAINNYA DI Google News


admin

Tentang Penulis

Sumber: