Omnibus Law Tak Dideadline

Omnibus Law Tak Dideadline

JAKARTA - Pembahasan RUU Omninus Law Cipta Kerja (Ciptaker) terus dibahas di tengah pandemi Corona (COVID-19). Pembahasan diharapkan dilakukan dengan hati-hati dan menampung seluruh aspirasi masyarakat. Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menegaskan, tidak ada target waktu penyelesaian RUU Omnibus Law Ciptaker. Semuanya akan fleksibel dan sesuai dengan tuntutan keinginan masyarakat. Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas mengatakan, Baleg tidak ada target penyelesaian UU. “Memang ada yang berkembang. Sesuai tatib, dua kali masa sidang. Tapi karena wabah COVID-19, maka kami nggak ada target seperti itu," kata Supratman di Jakarta, Rabu (8/4). Ia mengungkapkan, dalam pleno dengan pemerintah, telah disepakati mengagendakan rapat kerja dengan pemerintah. Rapat kerja tersebut perlu dilakukan untuk mengetahui kesiapan pemerintah dalam melakukan pembahasan RUU Ciptaker ini. "Kami belum sampai pada pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Yang kami putuskan adalah akan undang pemerintah untuk raker dengan Baleg dalam rangka mendengarkan pendapat dari pemerintah terkait usulan pemerintah tentang RUU itu. Apakah ada perubahan atau ada pendapat lain dalam raker akan datang," imbuhnya. Supratman menuturkan, setelah raker dilakukan, Baleg akan bentuk panitia kerja (Panja) beranggotakan 39 orang dari sembilan fraksi. Selanjutnya dibagi secara proporsional berdasarkan jumlah Anggota Baleg. Kemudian setelah panja dibentuk, daftar inventarisasi masalah (DIM) bisa diserahkan. Selain itu, pembahasan DIM akan dimulai dari pembahasan klaster yang paling tidak mendapat penolakan dari masyarakat. Dirinya memastikan Baleg melibatkan aspirasi publik seluas-luasnya. "Baleg akan dengarkan masukan dan dilakukan terbuka. Karena itu pembahasannya dilakukan hati-hati dan cermat dan mendengar masukan masyarakat," terangnya. Sementara itu, anggota DPR RI Elnino Mohi menilai, pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja harus dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan partisipasi yang menyangkut kepentingan masyarakat luas. Untuk itu, pembahasan RUU Ciptaker tidak boleh terburu-buru. "Kalau harus lima tahun, mengapa tidak. Karena yang penting hasilnya maksimal melalui kajian yang komprehensif, melibatkan partisipasi yang menyangkut kepentingan masyarakat luas. Terpenting, memenuhi seluruh aspek formal pembentukan undang-undang yang telah diatur UU Nomor 12/2011 dan perubahannya," kata Elnino di Jakarta, Rabu (8/4). Ia menjelaskan RUU Omnibus Law adalah jenis RUU yang bersifat menyederhanakan regulasi. Caranya merevisi dan mencabut banyak UU sekaligus. Dalam RUU Ciptaker, memang hanya ada 174 pasal. Namun secara subtansi RUU itu memuat perubahan, penghapusan, dan pembatalan atas 79 undang-undang yang terkait dengan pembangunan dan investasi. "RUU Ciptaker mencakup banyak isu penting dan strategis yang perlu dikaji betul. Misalnya lingkungan hidup, otonomi daerah, ketenagakerjaan, dan penyederhanaan prosedur investasi. Meski tujuannya fokus untuk merampingkan regulasi bagi penciptaan kerja, tapi jangan sampai shortcutnya salah," ucapnya. Dia menilai RUU Ciptaker mensyaratkan sekitar 500 aturan turunan. Sseperti peraturan pemerintah yang justru berpotensi melahirkan regulasi yang sangat banyak. Menurutnya, RUU itu harus dikaji secara benar. Karena maksud penciptaan iklim investasi yang kondusif, jangan sampai justru mengabaikan perlindungan terhadap tenaga kerja, prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.(khf/fin/rh)

DAPATKAN UPDATE BERITA FIN LAINNYA DI Google News


admin

Tentang Penulis

Sumber: