TNI Dapat Kucuran Anggaran Rp 3,2 T

TNI Dapat Kucuran Anggaran Rp 3,2 T

JAKARTA - Tentara Nasional Indonesia (TNI) mendapat kucuran tambahan anggaran senilai Rp 3,2 triliun. Tambahan anggaran yang diajukan untuk penangan COVID-19 tersebut disetujui Komisi I DPR. Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengatakan penambahan anggaran bagi institusinya sebesar Rp3,2 triliun akan digunakan dalam percepatan penanganan pandemi COVID-19. Dirincinya, anggaran sebesar Rp1,4 triliun akan digunakan untuk pengerahan 90 ribu personil TNI selama 150 hari. Mereka akan dilibatkan dalam operasi kontijensi selama 90 hari dan untuk tahap rehabilitasi dan rekontruksi pascapandemi COVID-19 selama 0 hari. "Lalu sebesar Rp1,8 triliun akan digunakan untuk kebutuhan alat kesehatan di 109 Rumah Sakit TNI untuk kesiapan penanganan COVID-19," ujarnya saat Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi I DPR yang berlangsung secara virtual, Rabu (15/4). Dalam raker tersebut, Hadi juga menjelaskan pengalihan atau "refocusing" anggaran TNI tahun 2020 dalam penanganan COVID-19 Rp196,8 miliar. Diungkapkaannya, reffocusing anggaran Rp25,7 miliar dari Mabes TNI, lalu sebesar Rp39,9 miliar dari TNI Angkatan Darat (AD). Sementara dari TNI Angkatan Laut (AL) sebanyak Rp64,5 miliar, dan TNI Angkatan Udara (AU) sebesar Rp69,5 miliar.

BACA JUGA: Pemkab Tangerang Terima Bantuan APD Covid-19 dari PT Angkasa Pura II

"Refocusing anggaran di Mabes TNI digunakan untuk alat laboratorium PCR sebesar Rp14,8 miliar, dan reagen kit khusus virus corona sebesar Rp10,9 miliar," katanya. Sedangkan pengalihan anggaran dari TNI AD digunakan untuk membeli alat pelindung diri (APD), rapid test COVID-19, swab, dan wireless smart helmet with mass temperature screening. Sementara dari anggaran TNI AL digunakan untuk peningkatan atau pengadaan fasilitas dan sarana prasarana di RS Pasir Angin dan ruang isolasi, alat bantu pernapasan, APD, reagen rapid test COVID-19, insentif tenaga medis, dan bahan baku sanitizer. "Pengalihan anggaran di TNI AU digunakan untuk insentif tenaga kesehatan di RSPAU Hardjolukito, RSAU Moh. Salamun, RSAU Esnawan Antariksa. Selain itu untuk APD, test kit, PCR, dan APD laboratorium," terangnya. Pada kesempatan yang sama, Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid mengatakan menyetujui penambahan anggara TNI Rp 3,2 triliun. "Komisi I DPR mendukung kebutuhan penambahan anggaran TNI yang belum terdukung sebesar Rp3,2 triliun untuk percepatan penangangan COVID-19," katanya. Dikatakan Meutya, selain untuk pengerahan pasukan TNI dalam percepatan penanganan COVID-19 selama 150 hari, anggaran tersebut juga untuk mendukung kebutuhan alat kesehatan di 109 Rumah Sakit TNI. "Terkait penambahan anggaran TNI tersebut, Komisi I DPR akan mengagendakan Raker dengan Menteri Pertahanan, Menteri Keuangan, Panglima TNI bersama Kepala Staf Angkatan untuk membahas pemberian dukungan tambahan anggaran TNI," ujarnya.

BACA JUGA: Ada Biden, Sayap Kanan Obama yang Disiapkan Lawan Trump

Selain itu, Politisi Partai Golkar itu juga mengatakan Komisi I DPR juga menyetujui pengalihan anggaran TNI tahun 2020 sebesar Rp199,8 miliar dalam rangka mendukung percepatan penanganan COVID-19. Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens menilai dalam penanganan COVID-19, upaya TNI begitu terlihat dan konsisten. Demikian juga dengan yang dilakukan Badan Intelijen Negara (BIN) dan Polri. "Masyarakat melihat dengan gamblang bahwa TNI, BIN, dan Polri menjadi ujung tombak dari penanganan wabah Corona ini," katanya. Dikatakannya, kementerian-kementerian lain memang ikut terlibat, seperti Kementerian Dalam Negeri yang begitu proaktif melakukan koordinasi dengan para kepala daerah, tetapi tidak sedikit juga kementerian yang kerjanya tidak kelihatan. "Hal itu bisa karena kerumitan birokrasi dalam menjalankan kebijakan dari pusat, dan bisa juga karena ketidakcakapan menteri dalam menjalankan tugasnya. Saya tidak ingin melihat secara ad hominem, biarkan masyarakat sendiri yang menilai. Yang jelas bahwa TNI selalu terdepan bersama BIN dan Polri," tegasnya. Dijelaskan Boni berdasarkan data BIN yang sudah beredar, penyebaran virus masih mengalami trend peningkatan yang signifikan satu atau dua bulan ke depan. "Itu artinya perlu scenario planning yang akurat dan matang," katanya. Pemerintah dan kementerian dan lembaga Negara harus bersinergi dalam merumuskan kebijakan, dan mesti ada koordinasi antaragensi dalam implementasi dari kebijakan-kebijakan tersebut. Jangan sampai ada kebijakan kontroversial yang membingungkan seperti ada menteri melarang ojek online membawa penumpang, tapi menteri lain membolehkan. Ini kan kontraproduktif dan merusak citra pemerintah. "Jadi ada kesan pemerintah tidak solid,” tegasnya.(gw/fin)

DAPATKAN UPDATE BERITA FIN LAINNYA DI Google News


admin

Tentang Penulis

Sumber: