Pecat Aparat Pungli Napi Asimilasi

Pecat Aparat Pungli Napi Asimilasi

JAKARTA - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly menegaskan bakal memecat oknum yang melakukan pungutan liar terhadap warga binaan permasyarakatan menyangkut pemberian program asimilasi dan integrasi pandemi corona (COVID-19). Program itu tertuang dalam Peraturan Menkumham Nomor 10 Tahun 2020. Yasonna pun meminta masyarakat untuk melaporkan praktik culas serta oknum kepada dirinya maupun Direktorat Jenderal Permasyarakatan (Ditjen PAS) Kemenkumham yang tersedia dalam berbagai saluran. Ia menegaskan, data pelapor bakal dirahasiakan. "Instruksi saya jelas, terbukti pungli saya pecat. Instruksi ini sudah saya sampaikan secara langsung lewat video conference kepada seluruh Kakanwil, Kadivpas, Kalapas, dan Karutan " ujar Yasonna melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis (16/4). Ia menuturkan, pihaknya telah menerjunkan tim ke daerah serta melalukan inveesigasi untuk menelusuri dugaan adanya pungutan liar tersebut. Hanya saja, diakuinya, hingga kini langkah tersebut belum membuahkan hasil. "Namun investigasi belum menemukan adanya pungli. Kalau ada yang tahu, tolong laporkan. Supaya mudah, silakan sampaikan lewat pesan di Instagram dan Facebook fan page saya," tegasnya. Yasonna pun menyayangkan masih terdapat praktik pungutan liar dalam program asimilasi dan integrasi terhadap narapidana serta anak. Padahal, ia mengaku telah mengeluarkan lima instruksi terkait hal itu. Salah satunya, proses pemberian similasi dan integrasi dilakukan secara gratis. Instruksi kedua, yaitu proses pengeluaran warga binaan asimilasi dan integrasi tidak boleh dipersulit. Sasaran program merupakan warga binaan yang telah menjalani 2/3 masa hukuman, tidak menjalani subsider, bukan napi korupsi atau bandar narkoba atau kasus terorisme, berkelakuan baik selama dalam tahanan, dan ada jaminan dari keluarga. "Instruksi ketiga adalah memastikan warga binaan memiliki rumah asimilasi yang jelas untuk memudahkan pengawasan dan program berjalan dengan baik," ungkap Yasonna. Keempat, seluruh warga binaan yang menjalani asimilasi dan integrasi tetap dibina dan diawasi berkala karena datanya lengkap hingga alamat tinggal. Pengawasan dilakukan dengan koordinasi Kepolisian serta Kejaksaan. "Instruksi kelima, warga binaan harus diedukasi oleh petugas pemasyarakatan agar terhindar dari Covid-19," tutur Yasonna. Pelaksana Tugas Dirjen PAS Kemenkumham Nugroho pun mengakui telah menerima informasi adanya pungli untuk mendapat asimilasi dan integarasi COVID-19. Ia menururkan, jumlah pungutannya beragam, berkisar antara Rp5 juta hingga Rp10 juta. "Ada berita yang pertama ada napi yang terjangkit COVID, kemudian napi yang keluar melakukan kejahatan, ketiga napi pengeluaran dengan menyogok Rp 5-10 juta. Nah, ini dua poin terakhir ini. Mengeluarkan dengan Permenkum HAM Nomor 10 pakai nyogok itu ada," kata Nugroho. Nugroho menyebutkan, Ditjen PAS bersama Irjen PAS Kemenkumham telah membentuk tim guna menyelidiki kabar itu. Pemeriksaan pun dilakukan di sejumlah Kantor Wilayah Kemenkumham untuk kepentingan penelusuran. Anggota Komisi III DPR, Marinus Gea, memuji ketegasan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly yang akan memecat aparatnya jika terbukti pungli. “Instruksi internal yang disampaikan Menkumham menjadi peringatan kepada oknum yang coba-coba memetik keuntungan pribadi dari kebijakan asimilasi dan integrasi warga binaan terkait Covid-19. Ketegasan ini harus diapresiasi, terutama karena Menkumham juga membuka berbagai jalur pelaporan,” katanya. Sementara Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane mengatakan tak terlalu aneh dengan kabar adanya pungli bagi narapidana yang ingin bebas. “Bukan hal yang mengejutkan. Sudah menjadi rahasia umum bagi napi bahwa segala sesuatu di Lapas urusannya selalu berkaitan dengan uang, apalagi pembebasan bersyarat,” katanya. Dia berpandangan, pada umumnya narapidana yang`ditarik`uang demi dapat program asimilasi tidak keberatan. Sebab mereka dapat bebas meski rutin wajib lapor. Agar bisa berkumpul dengan keluarga mereka siap untuk membayar walaupun harus berutang. Sebelumnya, ada kabar salah seorang narapidana mengungkapkan, dimintai Rp 5 juta jika ingin bebas bersyarat. Menurut Neta, hal itu merupakan hal yang lumrah dalam pasaran PB (pembebasan bersyarat). “Yang mengejutkan adalah jika angka Rp 5 juta itu dikalikan dengan 30.432 napi yang sudah dibebaskan Menkumham kemarin. Berarti muncul angka Rp 152 miliar lebih. Artinya, dengan adanya wabah virus corona, oknum-oknum Kemenkumham `panen raya karena mendapatkan dana segar Rp 152 miliar lebih,” katanya. Neta mengungkapkan tak bisa membayangkan jika kemudian wacana pembebasan narapidana korupsi terealisasi. Karena jumlah uang yang akan diterima oknum Kemenkumham dari napi perampok uang negara itu berpotensi jauh lebih besar. “Sejak awal IPW sudah mencium dugaan adanya suap menyuap di balik semua ini. Seharusnya KPK turun tangan menciduk semua oknum yang menikmati panen raya pembebasan napi secara massal ini,” tegasnya.(riz/gw/fin)

DAPATKAN UPDATE BERITA FIN LAINNYA DI Google News


admin

Tentang Penulis

Sumber: