Pajak Transaksi Elektronik Luar Negeri Ditunda

Pajak Transaksi Elektronik Luar Negeri Ditunda

JAKARTA - Lantaran belum ada kesepakatan dari negara-negara G20, maka Pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) atas perdagangan lewat sistem elektronik (PMSE) luar negeri belum bisa direalisasi dalam waktu dekat ini. "Sekarang ini sedang kita formulasikan bagaimana menunjuk, bagaimana subjek pajak luar negeri tadi dapat melakukan kewajiban pemungutan PPN-nya, bagaimana yna bersangkutan mendaftarkan diri, bagaimana yang bersangkutan menyetor, nah ini yang betul-betul sedang kami formulasikan supaya ini bisa diimplementasikan," kata Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suryo Utomo, Rabu (22/4). Suryo menjelaskan, pemberlakuan perdagangan elektronik diatur secara spesifik dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2020. Ada dua hal yang menjadi fokus dalam perpajakan elektronik ini.

BACA JUGA: Cegah Covid-19, Bayi Baru Lahir Diberikan Face Shield

"Yang pertama adalah perpajakan atas barang dan jasa khusus untuk PPN. Barang dan jasa itu barang adalah barang tidak berwujud, jasanya adalah jasa yang berasal dari luar daerah pabean. Jadi sumber barang tidak berwujud dan sumber jasanya adalah berasal dari luar daerah pabean," tuturnya. Mengenai mekanismenya, lanjut ia menjelaskan, menurut UU PPN atas pemanfaatan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, atas pemanfaatan jasa dari luar darah pabean terutang Pajak Pertambahan Nilai (PPN). "Saat ini, yang bertanggung jawab untuk membayar PPN adalah pihak yang memanfaatkan, jadi orang pribadi atau badan yang ada di Indonesia yang menyetor sendiri PPN-nya. Di sini kita tidak dapat menunjuk subjek pajak luar negeri sebagai pemungut PPN," kata dia.

BACA JUGA: Bulan Depan, Harga BBM Nonsubsidi Diprediksi Turun

Terpisah ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Ariyo Irhamna mengatakan, kesepakatan multilateral memang membutuhkan waktu yang cukup lama. "Oleh sebab itu, banyak negara melakukan kesepakatan bilateral. Negara yang paling agresif untuk melakukan bilateral agreement terkait tax on digital goods/services," ujar Ariyo kepada Fajar Indonesia Network (FIN), Rabu (22/4). Dia menyarankan, penerapan PPh bisa dilakukan melalui bilateral demi bisa segera dilakukan mengingat saat ini adanya wabah virus corona atau Covid-19 di mana pemerintah tengah membutuhkan banyak dana dalam mitigasi Covid-19. "Pemerintah bisa melakukan bilateral untuk menerapkan tax on digital goods/services dengan negara-negara mitra dagang e-commerce, misalkan Tiongkok dan China," pungkasnya. Seperti diketahui, pengenaan PPh atas PMSE luar negeri dimungkinkan dengan menetapkan PMSE luar negeri sebagai badan usaha tetap dan dikenai PPh berlandaskan pada prinsip significant economic presence. Namun apabila PPh tidak dapat dikenakan karena adanya ganjalan pada P3B, maka pemerintah akan mengenakan pajak transaksi elektronik (PTE).(din/fin)

DAPATKAN UPDATE BERITA FIN LAINNYA DI Google News


admin

Tentang Penulis

Sumber: