Pemerintah Ciptakan Food Estate untuk Jamin Ketahanan Pangan Nasional

JAKARTA - Berbagai Program Strategis Nasional atau PSN terus menerus dijalankan oleh Pemerintahan Presiden Joko Widodo, mulai dari periode 2014-2019 sampai 2019-2024. PSN tidak hanya tentang membangun infrastruktur, melalui PSN pemerintah juga berfokus kepada pemenuhan kebutuhan masyarakat, yakni kebutuhan pangan. Upaya untuk menjamin kebutuhan pangan tersebut, pemerintah berencana menciptakan food estate yakni suatu daerah yang ditetapkan sebagai lumbung pangan baru di Indonesia, yang ditetapkan di Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah. Hal tersebut dibahas dalam Rapat Terbatas (Ratas) Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto melalui _Video Conference_ (Vicon), Senin (01/06/2020). Dalam Ratas tersebut, Menko Bidang Perekonomian mengemukakan bahwa _food estate_ sudah menjadi PSN pemerintah dan akan dilaksanakan secara _sustainable_ dalam 3 tahun ke depan. "Semua pihak akan terlibat nantinya. Program ini akan berkelanjutan dan akan memberikan manfaat bagi Bangsa Indonesia," kata Menko Bidang Perekonomian. Menurut data Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, luas daerah yang akan dilakukan intensifikasi seluas 10.594 ha, yang berada di kawasan transmigrasi dan tersebar di 55 desa. Untuk itu, Kementerian ATR/BPN, melalui Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil mengatakan bahwa perlu dilakukan survei dan pemetaan di daerah yang menjadi _food estate_ tersebut. "Survei yang dilakukan harus dilakukan bersama dan perlu melibatkan Kementerian/Lembaga (K/L). Untuk penentuan batas kawasan hutan, kami perlu didampingi untuk identifikasi batas tersebut," kata Menteri ATR/Kepala BPN. Mengenai data pertanian, Menteri ATR/Kepala BPN juga menganggap bahwa Kementerian ATR/BPN perlu mengetahui data-data tersebut agar dapat berkoordinasi dengan lebih baik. "Selain itu, untuk Badan Informasi Geospasial (BIG) serta Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) perlu menyediakan peta dasarnya," sambung Sofyan A. Djalil. Lebih lanjut, Menteri ATR/Kepala BPN berharap bahwa program _food estate_ ini dapat berjalan secara berkelanjutan, untuk itu ia menyarankan agar dibentuk _Project Management Office_ atau PMO. "Saya kira program ini bisa berjalan, namun untuk mengatasi kendala kita perlu membentuk PMO. Harapannya dengan adanya PMO ini, tidak ada proyek gagal dan ada _signature_ dari Pak Menko Perekonomian," kata Sofyan A. Djalil. Ratas ini juga diikuti beberapa Menteri Kabinet Indonesia Maju yaitu Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Gubernur Kalimantan Tengah serta Bupati Pulang Pisau. (RH)

---

Tentang Penulis

admin

Sumber: