Temuan Potensi Kerugian Negara Rumah DP Rp0

JAKARTA - Ada temuan kerugian negara pada program pembangunan rumah DP Rp0. Potensi kerugian negara ditaksir sekitar Rp 9,2 miliar. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi DKI Jakarta menemukan adanya potensi kerugian negara dari pembangunan rumah DP Rp0. Potensi kerugian negara ini ditemukan pada pelaksanaan kegiatan PD Pembangunan Sarana Jaya terkait proyek Tower A Klapa Village, Jakarta. Seperti dilansir kantor berita Antara, Kamis (16/7), temuan tersebut merupakan salah satu dari sembilan temuan BPK pada 25 Oktober 2019, terkait laporan hasil pemeriksaan kepatuhan (LHPK) pada PD Pembangunan Sarana Jaya (PPSJ) tahun buku 2018 dan 2019. Potensi kerugian negara tersebut yakni pada denda keterlambatan senilai Rp4,73 miliar dan potensi kelebihan pembayaran pekerjaan senilai Rp4,55 miliar. Temuan itu pada pelaksanaan kegiatan proyek Tower A Klapa Village. Untuk itu, BPK merekomendasikan kepada Direktur Utama PPSJ agar memproses dan mempertanggungjawabkan dengan cara memotong pembayaran terakhir dan potensi kelebihan pembayaran terakhir atas potensi kelebihan pembayaran pekerjaan Tower A DP Rp0 Klapa Vilage yang dilaksanakan PT TEP senilai Rp4,55 milar sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, BPK juga merekomendasikan Dirut PPSJ untuk menagih denda keterlambatan PT TEP senilai Rp4,73 miliar dan menyetorkan ke rekening KSO ST. BPK tidak merinci apa yang dimaksud rekening KSO ST dan PT TEP pada laporan itu. Terkait temuan itu, Direktur Utama PPSJ, Yoori Pinontoan mengatakan temuan tersebut telah diselesaikan. Dia menyebut untuk urusan tersebut Direktur Keuangan yang lebih memahami detailnya. “Setahu saya sebagian besar sudah selesai. Tapi untuk detailnya hubungi Direktur Keuangan saya,” katanya. Sementara Direktur Keuangan PPSJ Bima P Santosa membenarkan bahwa temuan tersebut telah diselesaikan. Dia pun kemudian menyebut penyelesaiannya telah dilakukan pada sekitar Oktober atau November 2019. “Kita sudah melakukan tindak lanjut yang dilaporkan kepada BPK dan BPK akan melakukan penilaian kembali,” ujar Bima. Program DP 0 rupiah atau penyediaan rumah dengan uang muka atau "down payment" (DP) Rp0, merupakan program unggulan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menyediakan rumah layak bagi warga DKI Jakarta. Rusunami Klapa Village baru ditempati sebanyak 21 persen dari kapasitas 780 unit. Sementara yang sudah terjual sebanyak 252 unit atau sekitar 32 persen. Sementara delapan temuan lainnya terkait LHPK terhadap PPSJ tahun buku 2018 dan 2019, yaitu pertama denda keterlambatan pada satu pekerjaan senilai Rp102 juta dan kelebihan pembayaran pada tiga kegiatan senilai Rp197 juta. Kedua, penilaian atas ruilslag tanah seluas 2.000 meter persegi pada kegiatan pembebasan tanah Lebak Bulus yang tidak dilakukan oleh penilai independen. Ketiga, Kelemahan dalam kontrak kerja sama dan berita acara pengakhiran kerja sama antara Perumda DKI Sarana Jaya dengan beberapa mitra di antaranya PT TEP dan PT ZPI. Keempat, PPSJ belum membuat berita acara pengakhiran kerja sama dengan Pejaten Park Residence. Kelima Pengembalian investasi kerja sama KSO Klapa Village tidak sesuai dengan kontrak KSO. Keenam PPSJ kehilangan pendapatan akibat pembayaran denda keterlambatan dari PT ZPI. Ketujuh PPSJ berpotensi kehilangan senilai Rp4,85 miliar dan pendapatan denda dari pengakhiran kerja sama dengan PT GSA. Dan terakhir analisis PPSJ dalam penyertaan saham PT ER tidak memadai.(gw/fin)

---

Tentang Penulis

admin

Sumber: