26 SMP Sudah Terverifikasi, PTM Belum Dapat Dilakukan

BANYUMAS - Pemkab Banyumas masih terus memperpanjang masa tanggap darurat hingga akhir Oktober. Hal ini membuat pembelajaran tatap muka (PTM) yang sebelumnya sudah direncanakanan, terpaksa ditunda. Kasi Kurikulum Bidang Pembinaan SMP yang juga tergabung dalam Tim Verifikasi Dindik Banyumas, Riyadi Setyarsono, saat ditemui radarbanyumas.co.id, Selasa (6/10) sudah ada beberapa SMP yang mengajukan ijin PTM. "Yang mengajukan 28 SMP, yang sudah terverifikasi 26 SMP. Tapi walau sudah terverifikasi, 26 SMP itu belum bisa PTM karena belum ada ijin Bupati," katanya seperti dikutip dari Radar Banyumas (Fajar Indonesia Network Grup). Meski begitu, untuk SMP lain bisa mendaftarkan diri untuk diverifikasi. Agar nantinya, jika sudah ada ijin Bupati tinggal melaksanakan PTM. Ia mengatakan, ketentuan PTM berdasarkan zona di tiap-tiap sekolah. "Kan ada zona hijau, oranye, kuning dan merah. Ada klasifikasinya. Sementara untuk data-data di sekolah tersebut belum ada karena klasifikasi itu juga datanya berubah-ubah," katanya.

BACA JUGA: Mobilitas Penduduk Harus Dikaitkan dengan Daya Dukung Lingkungan

Menurut dia, sebelum PTM, sekolah harus membentuk gugus tugas tingkat sekolah. Gugus tugas tersebut mempersiapkan SOP di sekolah mulai dari anak datang ke sekolah, berada di sekolah, hingga saat hendak pulang sekolah. "Protokol covid tentunya harus disiplin. Setiap kelas juga muridnya harus dibatasi. Misal awalnya 30 anak, berarti dibagi riga kelas. Per kelas 10 anak. Kalau ada 36 ya 12 anak per kelas," tuturnya. Ia melanjutkan, sebelum menerapkan SOP tim gugus tugas tingkat sekolah juga harus ada persetujuan dari wali murid terkait PTM. "Harus ada persetujuan dari murid lalu membuat pengajuan ke Bupati melalui Dindik Banyumas. Selanjutnya tim kami memverifikasi layak atau tidaknya PTM di sekolah tersebut," ungkapnya. Ia melanjutkan, persyaratan ketat tersebut dilakukan untuk menghindari adanya klaster Covid-19 baru di sekolah. (ali)

---

Tentang Penulis

admin

Sumber: