Bawaslu Tindak 1.448 Kampanye Langgar Prokes

JAKARTA – Lembaga pengawas pemilu mencatat, ada 398 kegiatan kampanye tatap muka atau pertemuan terbatas yang melanggar protokol kesehatan. Angka ini tercatat selama 10 hari kelima kampanye. Jika dirinci, tindakan tersebut terdiri 381 penerbitan surat peringatan dan 17 pembubaran kegiatan kampanye. Pada periode kampanye 5 hingga 14 November itu, setidaknya 31 orang pengawas pemilu mendapat kekerasan saat menjalankan tugas. Anggota Bawaslu Mochammad Afifudin menjelaskan, selama 50 hari tahapan kampanye, Bawaslu menertibkan sedikitnya 1.448 kegiatan kampanye tatap muka yang melanggar prokes.

BACA JUGA: KPK Pastikan Kejagung dan Polri Akan Kirimkan Salinan Berkas Djoko Tjandra

Pelanggaran prokes di antaranya kerumunan orang tanpa jaga jarak, orang tidak menggunakan masker maupun tidak tersedianya penyanitasi tangan. “Pembubaran dilakukan baik pengawas pemilu, satuan polisi pamong praja (Satpol PP) maupun kepolisian berdasarkan rekomendasi Bawaslu. Pembubaran dilakukan jika peringatan atas pelanggaran protokol kesehatan (prokes) tidak dihiraukan,” kata Afif lewat keterangan resminya, Selasa (17/11). Ia melanjutkan, selain itu, ada juga penyelenggara kampanye yang berinisiatif membubarkan kegiatan setelah diberi peringatan oleh pengawas pemilu. Total ada 17.738 kegiatan kampanye dengan metode tatap muka atau pertemuan terbatas yang diselenggarakan pada periode 10 hari kelima kampanye.

BACA JUGA: Berbeda dengan PSI, NasDem-PDIP Tak Gulirkan Hak Interpelasi Terkait Anies

“Jumlah tersebut meningkat jika dibandingkan pada masa 10 hari keempat kampanye. Pada periode 26 Oktober sampai 4 November 2020, terdapat 16.574 kegiatan kampanye dengan metode tatap muka atau pertemuan terbatas,” bebernya. Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar menambahkan, sejak awal tahapan kampanye, Bawaslu mendorong pasang calon kepala daerah maupun tim pemenangan untuk mengurangi kegiatan kampanye yang memungkinkan tatap muka terlebih menyebabkan kerumunan orang. Bawaslu mendorong kegiatan kampanye dengan metode daring digiatkan secara maksimal. Selain itu, Bawaslu juga merekomendasikan semua pihak untuk mematuhi prokes jika memang kampanye tatap muka atau pertemuan terbatas harus diselenggarakan.

BACA JUGA: Strategi Dirjen Bea Cukai Bersama WCO Asia Pasifik Berkinerja di Tengah Pandemi

“Bawaslu meminta penyelenggara kampanye senantiasa menyediakan penyanitasi tangan dan menerapkan jaga jarak bagi peserta kampanye. Beberapa langkah pembubaran kampanye berujung pada kekerasan terhadap pengawas pemilu yang melakukan pembubaran,” terangnya. Fritz memberikan contoh. misalnya seperti kekerasan verbal yang diterima Panitia Pengawas Kecamatan di Kabupaten Banyuwangi. Bawaslu mencatat, setidaknya 31 orang pengawas pemilu di 270 daerah yang menyelenggarakan pilkada mendapat kekerasan saat menjalankan tugas. Meski, tidak semua tindakan kekerasan itu dipicu oleh upaya pembubaran kampanye. Kekerasan tersebut berupa intimidasi atau kekerasan verbal yang dialami 19 orang pengawas pemilu dan kekerasan fisik yang dialami 12 orang pengawas. Kekerasan dialami oleh pengawas pemilu di daerah hingga tingkat kelurahan dan desa. Berkebalikan dengan kegiatan kampanye tatap muka atau pertemuan terbatas yang meningkat, jumlah kampanye daring pada 10 hari kelima kampanye justru menurun dibandingkan sebelumnya. “Ada 49 kegiatan kampanye daring yang dicatat Bawaslu terselenggara selama 10 hari kelima kampanye. Jumlah itu menurun dibandingkan 10 hari keempat kampanye, yaitu sebanyak 56 kegiatan,” tandasnya. (khf/fin)

---

Tentang Penulis

admin

Sumber: