Jangan Lengah, Pandemi Belum Usai

JAKARTA – DPR RI mengaku prihatin dengan semakin longgarnya pelaksanaan protokol kesehatan di banyak tempat. Padahal, pandemi Covid-19 belum berakhir. Semua pihak harus bersabar dan menahan diri. Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani mengatakan, jika pandemi ini belum berakhir. Jangan sampai masyarakat lepas kendali. Semua pihak harus bersabar dan menahan diri untuk terus mengetatkan protokol kesehatan dalam aktivitasnya. Berdasarkan laporan WHO, hingga 14 November lalu, total kasus Covid-19 di Indonesia sudah mencapai 463,007 kasus dengan pertumbuhan kasus baru tertinggi sebanyak 5,272 kasus.

BACA JUGA: Saat Belahan Dada Tipis-tipis Victoria Beckham ‘Hiasi’ Lockdown Fase Dua di Inggris

“Data lapangan kasus Covid-19 di Indonesia itu real, jadi jangan pernah dianggap sepele. Oleh karena itu, saya meminta semua pihak agar tidak mengabaikan protokol kesehatan yang bisa memicu munculnya klaster baru. Pengabaian protokol kesehatan, apa pun alasannya, adalah sikap tidak bertanggungjawab yang dapat menimbulkan resiko besar,” papar Netty. Netty menyadari, tidak mungkin meminta masyarakat terus mengurung diri di rumah selama berbulan-bulan tanpa melakukan aktivitas di luar. Ada banyak kebutuhan yang harus dipenuhi. Orang butuh bekerja, perlu bersosialisasi, juga ingin mendapatkan hiburan. “Oleh karena itu, setidaknya perilaku 3 M, benar-benar dilakukan dengan disiplin oleh setiap orang saat keluar rumah, di mana pun, kapan pun. Jangan pernah lepas kendali karena pandemi belum berakhir,” terang Netty dalam keterangan tertulisnya, Selasa (17/11). Ia juga mengingatkan pemerintah pusat dan daerah agar menjadi contoh dalam hal penerapan protokol kesehatan.

BACA JUGA: Komen Netizen Perihal Iman Tipis dalam Video Joget Dewi Perssik Multi Tafsir

“Lakukan peraturan PSBB secara ketat, disiplin dan tidak pandang bulu. Jadilah teladan yang baik agar mampu menginspirasi masyarakat dalam perang panjang melawan Covid-19. Jangan sampai malah jadi pihak yang lalai dalam penerapan PSBB, sehingga orang menilai percuma ada karena tidak efektif,” tambahnya. Sementara itu, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengapresiasi langkah presiden yang meminta Kemendagri untuk menegur kepala daerah yang tidak mendiamkan pelanggaran prokes. Menurutnya, kepala daerah harus memberikan contoh baik bagi masyarakatnya. Politsi Golkar ini juga meminta Kemendagri untukmenindaklanjuti arahan presiden. Bamsoet (sapaan akrabnya) juga meminta ketegasan pemerintah dalam menerapkan sanksi baik bagi kepala daerah, tokoh masyarakat maupun pejabat publik yang melakukan pelanggaran protocol kesehatan. “Saya mengapresiasi instruksi presiden tersebut. Diharapkan kepala daerah terkait dapat memberikan penjelasan sampai hal tersebut terjadi. Agar memberikan rasa keadilan bagi kepala daerah yang telah mengingatkan pentingnya protokol kesehatan,” tandasnya. (khf/fin)

---

Tentang Penulis

admin

Sumber: