Birokrat Minta Dilayani, tapi Nggak Mau Melayani

Birokrat Minta Dilayani, tapi Nggak Mau Melayani

JAKARTA - Reformasi birokrasi di sejumlah daerah masih belum optimal. Terlebih, masih ada birokrat atau pemimpin yang menempatkan diri sebagai penguasa. Perubahan di sebuah wilayah selalu dimulai dari komitmen pemimpinnya. "Pola pikir birokrat yang masih menempatkan diri sebagai penguasa. Minta dilayani, tetapi tidak mau melayani. Ini semua menyebabkan terjadinya pelayanan yang lambat, prosedur berbelit-belit, dan budaya afiliasi yang melekat. Sehingga dapat mendorong terjadinya praktik KKN," tegas Menkopolhukam Mahfud MD melalui kanal Youtube Kemenko Polhukam, di Jakarta, Rabu (1/12). Faktor lain yang menyebabkan sulitnya pelaksanaan reformasi birokrasi adalah komitmen pemimpin. "Tanpa komitmen pemimpin dan pimpinan, mustahil terjadi perubahan," imbuhnya. Pemimpin, lanjutnya, harus memiliki komitmen dalam melakukan modernisasi birokrasi. Antara lain melalui penerapan sistem informasi, menyederhanakan prosedur yang rumit, dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat. "Komitmen kuat dan pemimpin yang mempunyai keinginan untuk membawa birokrasi yang dipimpinnya maju tentu akan selalu mendorong terciptanya good governance dan clean government di lingkungan kerja masing-masing," terang mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini. Dikatakan, reformasi pada dasarnya upaya pembaruan dan perubahan yang mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan. Terutama menyangkut aspek penerapan pelayanan prima. Reformasi birokrasi adalah usaha pemerintah mengubah sistem penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih baik. "Birokrasi pemerintah sejatinya merupakan mesin penggerak pembangunan dalam rangka mencapai tujuan bernegara," urainya. Tercatat ada 59 kabupaten/kota yang belum melaksanakan reformasi birokrasi secara prosedural. "Artinya 59 kabupaten/kota ini belum menyampaikan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi sehingga belum dapat dievaluasi Kemenpan RB," terang Mahfud. Sementara, enam kabupaten/kota telah menyampaikan penilaian mandiri terkait pelaksanaan reformasi birokrasi pada tahun 2020. Namun, mereka tidak melakukan hal serupa pada 2021. (rh/fin)

Sumber: