Tingkatkan Sinergi Antar Aparat, Bea Cukai Ikuti Diskusi Kejahatan Perdagangan Satwa Liar

Tingkatkan Sinergi Antar Aparat, Bea Cukai Ikuti Diskusi Kejahatan Perdagangan Satwa Liar

JAKARTA - Dalam rangka meningkatkan kapasitas penegak hukum di Indonesia serta memerangi kejahatan pada perdagangan ilegal satwa liar (Wildlife trafficking), United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) mengadakan kegiatan Online Seminar “Enhance Law Enforcement’s Capacity in Indonesia to Combat Wildlife Trafficking pada Kamis (03/12). Kegiatan yang dilakukan secara daring tersebut tetap memperoleh antusiasme yang cukup besar dari para peserta. Jumlah peserta yang turut hadir dalam kegiatan tersebut berjumlah sebanyak 118 peserta yang terdiri dari perwakilan Kementerian/Lembaga seperti: Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bea Cukai, serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). UNODC Contry Manager and Liaison to ASEAN, Mr Collie Brown, menekankan bahwa Indonesia merupakan daerah terluas di bumi yang merupakan tempat tinggal hewan-hewan liar seperti Gajah, Harimau, Badak, Monyet, dan Komodo. “Perdagangan satwa liar bukan hanya mengenai kehilangan keanekaragaman hayati dan kerusakan lingkungan tetapi juga terdapat aspek Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang mendorong adanya kejahatan lintas batas.” Ujar Collie. Pada kesempatan terpisah, menurut Benny Mayawijaya, Kepala Seksi Multilateral IV, sebagai salah satu perwakilan dari Bea Cukai menyampaikan bahwa kegiatan tersebut diyakini dapat mendorong kerja sama nasional antar Kementerian/Lembaga yang berkaitan dengan kejahatan perdagangan ilegal satwa liar dan TPPU, serta memahami kewenangan lembaga penegak hukum di Indonesia untuk mempercepat dan mendukung langkah dalam memberantas kejahatan perdagangan ilegal satwa liar dan TPPU. Komunikasi formal dan informal dengan para peserta dari berbagai K/L terkait lainnya harus terus dibangun guna memudahkan koordinasi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing instansi terkait, termasuk membangun kerja sama internasional dengan mitra kepabeanan negara lain. Adanya tantangan dalam pengawasan di bidang ekspor, menjadikan informasi menjadi sangat penting baik informasi yang berasal dari dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri, sehingga kerja sama juga harus terus dibangun dengan mitra kepabeanan di luar negeri khususnya yang berasal di kawasan regional Asia Tenggara dan sekitarnya. “Bea Cukai perlu terus menjaga kerja sama yang baik dengan berbagai organisasi internasional, termasuk UNODC dalam memberikan dukungan peningkatan kapasitas dan pengembangan sumber daya manusia melalui berbagai pelatihan, seminar, workshop dan kegiatan sejenisnya serta mendapatkan informasi terhadap laporan-laporan penelitian yang dilakukan untuk menjadi bahan masukan dan evaluasi sesuai tugas dan fungsi Bea Cukai,” pungkas Benny.(rls/fin)

Sumber: