Vaksinasi Tanpa Kecuali

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan vaksinasi COVID-19 akan diberikan ke seluruh ralyat Indonesia tanpa terkecuali. Program ini tidak ada kaitannya dengan keanggotaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Dan akan diberikan secara gratis bagi masyarakat Indonesia. "Jadi vaksin untuk semua rakyat tanpa terkecuali, supaya kita bisa kembali normal. Dan juga tidak ada kaitan dengan anggota BPJS. Kan ada isu yang divaksin hanya yang memiliki kartu BPJS, 'ndak'," ujarnya saat memberikan Bantuan Modal Kerja senilai Rp2,4 juta kepada pedagang, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (18/12). Pada kesempatan tersebut Jokowi mengajukan pertanyaan kepada para pedagang yang menerima bantuan terkait vaksinasi COVID-19.

BACA JUGA: Eks Bupati Lampung Tengah Mustafa Bakal Duduk di Kursi Pesakitan Lagi

"Yang hadir di sini ada yang ingin divaksin? Ada yang ingin disuntik vaksin? Mau gak ada yang mau? Bagaimana sih? Takut apa? Yang tidak mau divaksin ada? Ada di sini yang tidak mau divaksin?" tanya Jokowi. Namun bukan jawaban yang diterima. Para pedagang justru memancarkan wajah ragu untuk menerima vaksin. "Saya sudah menyampaikan, saya yang nanti yang akan disuntik vaksin pertama kali. Di Indonesia ini saya yang akan divaksin pertama kali untuk menunjukkan divaksin itu tidak apa-apa sehingga kalau semua sudah divaksin artinya kita sudah kembali normal lagi," ucapnya.

BACA JUGA: Dituding Punya Hubungan HTI, Ketua Komnas HAM: Saya gak Kenal Arief Poyuono, Biarin Saja Mau Ngomong Apa

"Saya harapkan semua mau, tidak ada yang menolak," lanjutnya. Dijelaskan Jokowi, program vaksinasi akan menyasar pada 70 persen penduduk Indonesia demi untuk menciptakan kekebalan komunal atau herd immunity. Dari total 260 juta penduduk Indonesia, maka yang akan diberi vaksin sebanyak 182 juta jiwa. Karenanya, proses vaksinasi akan membutuhkan waktu yang lama. "70 persen, atau 182 juta penduduk harus divaksin satu-satu. Kayak anak kecil kelas vaksinasi. Kayak digigit semut lah, tik gitu saja. 182 juta bayangkan, banyak sekali memerlukan waktu. Sehingga sekali lagi, begitu besok divaksin, keadaan belum langsung normal, karena butuh waktu untuk vaksin satu-satu," jelasnya. Dalam pelaksanaannya nanti, pemberitahuan program vaksinasi akan dilakukan melalui puskesmas atau kelurahan.

BACA JUGA: Tumbuh Bulu di Puting, Haruskah Anda Khawatir?

"Semua, seluruh warga bisa mengikuti vaksinasi. Tapi memang nanti diatur oleh kelurahan atau puskesmas di dekat kita," ujarnya. Untuk pelaksanaan program vaksinasi, Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) siap mengerahkan sumber daya manusia (SDM). Para tenaga kesehatan IDI akan dilatih dalam pelaksanaan program. "Kami sangat siap melakukan penyuntikan segera setelah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengeluarkan izin penggunaan darurat," ujar Ketua Satgas Covid-19 PB IDI, Zubairi Djoerban. Pun dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Kapuspen TNI Mayjen TNI Achmad Riad mengatakan pihaknya telah mempersiapkan SDM, khususnya tenaga-tenaga kesehatan yang tersebar di seluruh Indonesia untuk menjadi vaksinator.

BACA JUGA: Belasan Ribu Personel Polda-TNI Siaga Amankan Aksi 1812

“TNI juga menyiapkan para fasilitator dari tenaga kesehatan maupun tenaga lainnya yang akan ikut terlibat dalam pelaksanan vaksinasi, baik dari sisi transportasi, pendistribusian, penyimpanan, penggudangan maupun pelaksanaan penyiapan lainnya,” ujarnya. Bahkan ditambahkan Kapuskes TNI Mayjen TNI Tugas Ratmono tidak hanya SDM, TNI juga akan mempersiapkan fasilitas kesehatan. “Semua fasilitas kesehatan AD, AL dan AU yang ditunjuk oleh Kepala Staf Angkatan masing-masing, di dalam proses vaksinasi mereka betul-betul menyiapkan fasilitas, saran dan prasarana, termasuk sumber daya manusia betul-betul siap,” tegasnya. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengapresiasi langkah Pemerintah yang menggratiskan vaksin COVID-19 kepada seluruh rakyat.

BACA JUGA: PSM Harus Lebih Profesional

"Ini kabar gembira, menjadi angin segar dan harapan baru menyongsong tahun baru 2021. Kita harus berterima kasih atas kebijakan ini," kata Muzani. Namun, Pemerintah harus memastikan aspek keamanan vaksin dan akurasi saat pemberian vaksin. Hal itu karena terkait dengan manusia dan nilai keuangan negara yang besar. "Jadi, harus aman, akurat, dan tepat sasaran pelaksanaan program ini," ujarnya. Meski demikian, Wakil Ketua MPR itu, meminta agar seluruh masyarakat untuk tetap displin dengan protokol kesehatan, seperti menggunakan masker, rajin cuci tangan, dan menjauhi kerumunan, sampai benar-benar wabah COVID-19 dinyatakan berakhir. "Kalau ekonomi bergerak, perkantoran akan bergerak. Sekolah, kampus, pondok pesantren yang selama pandemi murid tidak bisa bertemu guru, mahasiswa tidak bisa belajar dengan dosen, santri tidak bisa bertatap muka dengan kiai, semua ini mudah-mudahan segera dapat diakhiri," katanya.(gw/fin)