Buka Suara Soal Dugaan Keterlibatan Gibran Rakabuming di Kasus Suap Bansos, Begini Kata Juliari

Buka Suara Soal Dugaan Keterlibatan Gibran Rakabuming di Kasus Suap Bansos, Begini Kata Juliari

JAKARTA - Mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari P. Batubara membantah dugaan keterlibatan putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) Gibran Rakabuming Raka dalam sengkarut pengadaan bansos Covid-19 di Kementerian Sosial. Menurut Juliari, informasi keterlibatan Gibran dalam kasus suap tersebut tidak benar. "Berita tidak benar. Itu tidak benar (Gibran terlibat dugaan korupsi bansos)," ujar Juliari Hal usai menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka kasus dugaan suap pengadaan bansos di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (23/12) malam. Meski begitu, Bendahara Umum PDI Perjuangan (PDIP) itu tak memberi keterangan lebih jauh perihal bantahan keterlibatan Gibran. Juliari langsung masuk ke mobil tahanan KPK untuk kembali ke Rutan Pomdam Jaya Guntur. Nama Gibran sebelumnya mencuat dalam investigasi Majalah Tempo. Wali Kota Solo terpilih itu disebut merekomendasikan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) untuk pengadaan tas bansos. Padahal semula proyek pengadaan tas tersebut ditujukan untuk perusahaan kecil dan menengah. Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka juga membantah telah merekomendasikan PT Sritex untuk mendapat proyek pengadaan goodie bag bansos sembako Covid-19 di Kementerian Sosial. "Enggak pernah seperti itu, itu berita yang tidak benar," kata Gibran, Senin (21/12). Gibran mempersilakan para pihak yang tidak percaya akan hal tersebut untuk menelusurinya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun PT Sritex. "Ya nanti silakan aja dikroscek ke KPK, kroscek ke Sritex, kayaknya pihak Sritex juga sudah mengeluarkan statment," katanya. Dalam perkara ini, KPK menetapkan lima tersangka terkait dugaan suap bansos untuk wilayah Jabodetabek 2020. Para tersangka antara lain Menteri Sosial Juliari P Batubara serta dua Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso yang diduga sebagai pihak penerima suap. Selain ketiganya, KPK menetapkan dua pihak swasta yakni Ardian IM dan Harry Sidabuke yang diduga sebagai pemberi suap. Juliari diduga menerima fee sebesar Rp10 ribu perpaket sembako dari nilai Rp300 ribu. Ia diduga menerima total suap senilai Rp17 miliar. Kasus ini terungkap melalui operasi tangkap tangan pada 5 Desember 2020 dini hari di beberapa tempat di Jakarta. Tim penindakan KPK mengamankan uang dengan jumlah sekitar Rp14,5 miliar dalam berbagai pecahan mata uang yaitu sekitar Rp11, 9 miliar, sekitar 171,085 dolar AS (setara Rp2,420 miliar) dan sekitar 23.000 dolar Singapura (setara Rp243 juta). Atas perbuatannya, Juliari disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sementara Adi dan Matheus disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 huruf (i) UU Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sedangkan Ardian dan Harry disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Tipikor. (riz/fin)

DAPATKAN UPDATE BERITA FIN LAINNYA DI Google News


admin

Tentang Penulis

Sumber: