FIN.CO.ID – Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Herik Kurniawan menyatakan penolakan akan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran yang menurutnya mengancam bagi kehidupan pers di Indonesia.
“Kami juga membaca beberapa pasal didalamnya yang mengancam bagi kehidupan masyarakat pers antara lain tentang jurnalisme investigasi,” tuturnya kepada wartawan di Gedung Dewan Pers dikutip pada Kamis, 16 Mei 2024.
Untuk poin tentang larangan membuat berita bersifat investigatif tersebut, kata Herik ada di dalam pasal 50 B ayat (2) huruf c RUU Penyiaran.
BACA JUGA:
- Ancam Kebebasan Jurnalis, Dewan Pers Tolak RUU Penyiaran
- Menkominfo Tidak Setuju Jurnalistik Investigasi Dilarang
Menurutnya, jurnalistik investigasi merupakan produk jurnalistik yang penting dalam strategis jurnalistik dimana publik bisa memahami lebih luas akan sebuah peristiwa atau fenomena yang terjadi.
Herik meminta kepada pihak yang berwenang dalam hal ini, Dewan Perwakilan Rakyat untuk menggodok kembali RUU ini agar tidak merugikan banyak pihak, termasuk publik sendiri.
“Mangkannya yang rugi adalah publik. Masa kita bisa menyampaikan informasi yang terintegrasi mereka (publik) hanya mendapatkan hal-hal yang dipermukaan saja,” tutur Herik.
“Kami meminta kebijakan dari legislatif sebagai wakil rakyat untuk bisa memperhatikan suara kami untuk membahas lagi lebih detail kita ngobrol lebih dalam untuk publik,” sambungnya.
BACA JUGA:
- Jurnalis Palestina Dianugerahi Penghargaan UNESCO Guillermo Cano Kebebasan Pers Dunia
- Kompetisi Jurnalistik Kemenhub 2024 Diperpanjang, Catet Tanggalnya
Adapun, kata Herik, apabila RUU tetap dijalankan, pihaknya akan melakukan pergerakan agar pasal-pasal tersebut dihilangkan karena dianggap merugikan.
Ia berharap mengenai pembahasan RUU Penyiaran yang sedang berlangsung di Badan Legislasi DPR RI untuk ditunda sementara waktu.
“Jadi, kalau bisa tolong ditunda sampai masa kepengurusan DPR yang baru, kemudian melibatkan semua orang sehingga bisa tetap mempertahankan kemerdekaan pers kita,” pungkasnya. (Ayu Novita).
