Polemik Soal Putusan Ketua KPU Langgar Kode Etik, Ketua DKPP Akhirnya Buka Suara
Ketua DKPP Heddy Lugito-Bagus Ahmad Rizaldi-ANTARA
FIN.CO.ID - Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito buka suara soal vonis DKPP terhadap Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) beserta 6 anggotanya.
Dikatakan Heddy keputusan DKPP terkait pelanggaran etik Ketua KPU Hasyim Asy'ari tak mempengaruhi pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden (cawapres) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Dijelaskannya, vonis yang telah diputuskannya terhadap Hasyim Asy'ari dkk, itu murni soal kode etik. Sehingga menurutnya hal tersebut tidak ada kaitannya dengan status Gibran yang kini menjadi peserta pemilu.
"Nggak ada kaitannya dengan pencalonan juga, ini murni soal etik, murni soal etik penyelenggara pemilu," katanya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, 5 Februari 2024.
Dia mengatakan keputusan atau vonis dari DKPP itu tidak bersifat akumulatif, sehingga perkara pengaduan Ketua KPU itu berbeda dengan perkara pengaduan yang lainnya. Menurutnya putusan itu pun tidak membatalkan pencalonan Gibran sebagai calon wakil presiden.
BACA JUGA:
- Mantan Ketua KPU RI Nilai Putusan DKPP Berlebihan dan Berpotensi Dipolitisasi
- Prof. Andi Asrun: Keputusan DKPP Keliru Besar
"Tidak ada putusan akumulatif di DKPP, perkaranya beda. Yang dulu yang soal pengaduan lain ya berbeda, itu aja," tuturnya.
Sebelumnya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memvonis Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari dan enam anggota lainnya melanggar kode etik dalam menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden Pemilu 2024.
Hasyim Asy'ari dijatuhi sanksi berupa peringatan keras terakhir. Selain Hasyim, anggota KPU RI lainnya, yakni Yulianto Sudrajat, August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap, Idham Holik, dan M Afifuddin, juga dijatuhi sanksi peringatan.
Hasyim bersama enam anggota lain KPU RI diadukan oleh Demas Brian Wicaksono dengan perkara Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023, Iman Munandar B. (Nomor 136-PKE-DKPP/XII/2023), P.H. Hariyanto (Nomor 137-PKE-DKPP/XII/2023), dan Rumondang Damanik (Nomor 141-PKE-DKPP/XII/2023).
DAPATKAN UPDATE BERITA FIN LAINNYA DI Google News
Sumber:
