PNBP Pengelolaan Ruang Laut Melesat 400 Persen

PNBP Pengelolaan Ruang Laut Melesat 400 Persen

JAKARTA - Ditjen Pengelolaan Ruang Laut  Kementerian Kelautan dan Perikanan mencatatkan peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) meningkat sebesar 399 persen atau sebesar Rp27,26 miliar di tahun 2021 lebih tinggi dari target Rp 6,82 miliar dari yang ditetapkan. Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Pamuji Lestari mengatakan, bahwa realisasi tersebut bersumber dari beberapa kegiatan. Yakni kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (KKPRL), pemanfaatan kawasan konservasi, pemanfaatan jenis ikan serta pemanfaatan pulau-pulau kecil. “Sesuai mandat yang diberikan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, capaian dari subsektor pengelolaan ruang laut diperoleh dari KKPRL, pemanfaatan kawasan konservasi, pemanfaatan jenis ikan, dan pemanfaatan pulau-pulau kecil dengan total PNBP Rp27,26 miliar di tahun 2021 atau meningkat 399 persen dari target semula Rp6,82 miliar,” terang Tari, Sabtu,  (18/12/2021). Tari menjelaskan, dari rencana tata ruang laut, PNBP yang diperoleh melalui manfaat ekonomi langsung dari rencana zonasi per hari ini senilai Rp. 20.972.003.572. Angka ini melampaui target yang ditetapkan yaitu Rp.233.595.000. "Selain tata ruang laut, KKP juga memperoleh capaian lainnya meliputi penanggulangan pencemaran di laut, pesisir dan pulau-pulau kecil; pemanfaatan laut, pesisir dan pulau-pulau kecil. Kemudian, fasilitasi masyarakat hukum adat; serta mitigasi bencana dan pengendalian perubahan iklim," tuturnya. Sedangkan dalam hal konservasi, target SDGs 14 yakni 10 persen dari 32,5 juta hektare luas perairan Indonesia, saat ini telah mendapatkan penetapan luasan kawasan konservasi seluas 28,4 juta hektare sehingga tersisa target 8,39 juta hektare hingga tahun 2030. "Selama 2021 KKP melalui Ditjen PRL juga memberikan bantuan berupa sarana dan prasarana kepada 28 Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK)," ujarnya. "Kemudian, KKP telah menjadi Management Authority CITES untuk pisces, peralihan dari KLHK dan mendapatkan mandat untuk pengembangan usaha garam rakyat yang difokus pada kualitas dan produktivitasnya," imbuhnya. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Hendra Yusran Siry menambahkan di tahun 2022, Ditjen PRL akan mengalokasikan Rp378 miliar. Serta program prioritas yang diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan ekologi serta proses integrasi antara rencana tata ruang wilayah dengan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai mandat Undang-Undang. “Target penambahan wilayah konservasi dan wilayah efektif yang dikelola juga tetap menjadi capaian di tahun mendatang. Dalam aspek pesisir dan pulau-pulau kecil, Ditjen PRL tetap akan mendorong kegiatan-kegiatan untuk menjaga kesehatan laut dan pesisir. Ragam jasa kelautan seperti pergaraman dan learning business center juga akan dikembangkan sehingga produktivitas petambak garam sebagai pelaku utama bisa meningkat,” pungkas Hendra. (der/fin)  

DAPATKAN UPDATE BERITA FIN LAINNYA DI Google News


admin

Tentang Penulis

Sumber: