Survei Kepuasan Publik ke Jokowi Capai 81,7 Persen
Kaesang dan Ayahnya, Jokowi-fin/diolah-PDIP
FIN.CO.ID- Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) capai 81,7 persen menjelang akhir masa jabatannya.
Hal ini diungkapkan oleh survei dari Data Riset Analitika. Dipaparkan bahwa 81,7 persen publik merasa puas, dan sebanyak 9,3 persen di antaranya merasa sangat puas dipimpin oleh Jokowi.
Sementara 14,5 persen yang menyatakan tidak puas, termasuk 2,3 persen yang merasa tidak puas sama sekali, dan sisanya 3,8 persen tidak tahu/tidak jawab.
Data Riset memaparkan bahwa tingginya tingkat kepuasan memperlihatkan aspirasi publik yang lebih mendukung wacana keberlanjutan.
BACA JUGA:
- Survei Prabowo Gibran Tembus Satu Putaran, TKN Apresiasi Kerja Keras Timses, Relawan dan Masyarakat Pendukung
- Hasil Survei Prabowo Gibran Melesat, Elektabilitas Mencapai 64,8 Persen di Jawa Barat
Publik cenderung akan memilih pasangan capres-cawapres yang dinilai paling mampu melanjutkan program-program Jokowi.
Keberpihakan Jokowi berpotensi mempengaruhi keputusan publik dalam memilih pasangan calon tersebut, meskipun akhirnya Jokowi tidak terang-terangan mendukung, publik bisa menangkap pesan yang disampaikan secara tersirat.
"Tingginya approval rating yang mencapai 81,7 persen membuat sikap keberpihakan Jokowi dapat mempengaruhi pilihan dalam Pilpres," kata Direktur Eksekutif Data Riset Analitika Nana Kardina dalam keterangan tertulis yang diterima Antara di Jakarta, Selasa 30 Januari 2024.
Menurut Nana, keberpihakan dari presiden atau pejabat publik atau bahkan ikut dalam kampanye semestinya bukan hal yang patut dipersoalkan.
BACA JUGA:
- Hasil Survei Elektabilitas Capres Januari 2024 Lembaga Asing dan Nasional, Siapa Paslon yang Unggul di Pilpres?
- Hasil Survei PWS: Elektabilitas Prabowo-Gibran 52,3%, Anies-Muhaimin 21,3%, Ganjar-Mahfud Cuma 19,7%
“Selama tidak dilarang oleh regulasi, hak politik setiap individu itu bisa digunakan maupun tidak,” ujarnya.
Para pejabat publik baik eksekutif maupun legislatif yang dipilih secara langsung oleh rakyat lahir dari proses-proses politik. Selain itu ada pula jabatan yang tidak dipilih, hanya ditunjuk seperti menteri, juga diisi oleh para politisi.
“Lain halnya dengan posisi-posisi dalam birokrasi, mencakup PNS/ASN dan TNI/Polri ataupun jabatan-jabatan kenegaraan lain, yang memang dilarang untuk terlibat dalam politik praktis, sehingga diharuskan bersikap netral dalam pemilu,” tegas Nana.
Walaupun dalam praktiknya jajaran birokrasi kerap kali dan tidak bisa lepas sepenuhnya dari politik, tetapi ada aturan yang jelas untuk membatasinya.
.jpeg)
Sumber:
