Kapan Presiden Jokowi Turun Kampanye? Ini Kata Istana
Jokowi klarifikasi tentang pernyataan soal presiden boleh kampanye--
FIN.CO.ID- Presiden Jokowi telah mengakui tidak ada ada larangan untuk dirinya berpihak dan berkampanye untuk salah satu capres. Pantas kapan Jokowi ikut kampanye?
Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan Presiden Jokowi belum ada agenda kampanye.
"Meskipun diperbolehkan UU Pemilu, sampai saat ini, Presiden Jokowi belum ada rencana berkampanye," kata Ari dalam pesan singkat diterima di Jakarta, Minggu 28 Januari 2024.
BACA JUGA:
- Presiden Jokowi dan AHY Sarapan Gudeg di Yogyakarta, Istana: Bahas Politik Terkini
- Momen Jokowi dan AHY Sarapan Pagi Bersama, Bahas Posisi Menteri?
Sementara terkait kehadiran Presiden Jokowi di Yogyakarta dan Jawa Tengah hingga beberapa hari ke depan, menurut Ari, hanya merupakan agenda kunjungan kerja.
Presiden Jokowi sendiri dijadwalkan menghadiri peresmian Graha Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah pada Senin 29 Januari 2024.
Kepala Negara juga dijadwalkan menghadiri puncak peringatan Hari Lahir Ke-101 NU di Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) di Yogyakarta pada Rabu (31/1), sekaligus peluncuran sekolah dalam acara tersebut.
"Hari-hari ini, Presiden berada di Yogyakarta dan Jawa Tengah, untuk beberapa agenda kunker, di antaranya: peresmian Kampus UNU Yogyakarta dan kegiatan di Akmil Magelang," kata Ari.
BACA JUGA:
- Ganjar Sebut Berbahaya Jika Presiden Jokowi Boleh Kampanye dan Memihak Dalam Pilpres 2024
- Jokowi Klarifikasi Soal Pernyataannya Presiden Boleh Kampanye dan Memihak
Dalam kesempatan sebelumnya, Presiden menekankan pernyataannya beberapa waktu lalu mengenai Presiden boleh berkampanye, dilontarkan untuk menjawab pertanyaan wartawan dan sesuai ketentuan undang-undang.
Dalam keterangan yang disampaikan melalui video dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (26/1), sebagaimana dipantau di Jakarta, Presiden kemudian menunjukkan sebuah kertas yang menunjukkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
"Ini saya tunjukin (menunjukkan kertas). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 jelas menyampaikan di pasal 299 bahwa presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye, jelas?" kata Presiden.
Adapun Pasal 281 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi "Kampanye Pemilu yang mengikutsertakan Presiden, Wakil Presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota harus memenuhi ketentuan: a. tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan". (*)
DAPATKAN UPDATE BERITA FIN LAINNYA DI Google News
.jpeg)
Sumber:
