News

Mahfud MD Sebut Bansos Bukan Bantuan Pemerintah, Tapi Bantuan Negara dan Kewajiban Konstitusi

Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD mengatakan, bantuan sosial (bansos) yang kerap dibagi secara langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) bukan merup

Mahfud MD Sebut Bansos Bukan Bantuan Pemerintah, Tapi Bantuan Negara dan Kewajiban Konstitusi
Ilustrasi bansos

FIN.CO.ID- Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD mengatakan, bantuan sosial (bansos) yang kerap dibagi secara langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) bukan merupakan bantuan dari Pemerintah, tetapi bantuan negara. 

"Bansos itu bukan bantuan dari pemerintah, tapi bantuan dari negara," kata Mahfud MD saat diskusi 'Tabrak Prof' di Semarang, Kamis malam, 23 Januari 2024.

Mahfud yang juga Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) ini menjelaskan bahwa penyelenggara negara sehari-hari adalah pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

BACA JUGA:

"Berarti, bansos itu bukan karena kemurahan seseorang, tapi memang ada di dalam ketentuan hukum. Tidak boleh itu dianggap bantuan dari seseorang yang berakibat bahwa itu dianggap sedekah," katanya.

Menurut dia, bansos adalah kewajiban konstitusi yang tertuang dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang mengamanatkan kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak telantar.

"Itu kewajiban konstitusi Pasal 34 ayat (1) yang berbunyi 'fakir miskin dan anak telantar dipelihara oleh negara', lalu diturunkan dalam APBN oleh DPR bersama pemerintah. Bukan pemerintah sendiri. Jadi, itu bantuan negara," katanya.

BACA JUGA:

Di sisi lain, Mahfud juga mengakui bahwa selama ini penyaluran bansos memang tidak tepat sasaran, sebab ada yang seharusnya dapat malah tidak dapat, dan ada yang seharusnya tidak dapat malah dapat.

"Ada orang yang sudah mati masih tercatat, dikirimi. Ada orang yang sudah bekerja, tidak lagi menjadi masyarakat miskin, sudah pergi dari desanya, masih dapat," katanya.

Ketidaktepatan penyaluran bansos, kata dia, bermuara pada persoalan administrasi kependudukan yang ke depan harus diperbaiki.

"Ini soal administrasi kependudukan kita yang harus diperbaiki," tegasnya.

BACA JUGA:

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pada 14 November 2023 telah menetapkan tiga pasangan capres dan cawapres menjadi peserta Pilpres 2024.

Ketiganya adalah pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD nomor urut 3.

KPU RI juga telah menetapkan masa kampanye pemilu mulai tanggal 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, masa tenang pada 11-13 Februari 2024, sementara pemungutan suara dijadwalkan pada tanggal 14 Februari 2024.

Jokowi Bagi-Bagi Bansos di Temanggung

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyalurkan bantuan pangan cadangan pangan pemerintah (CBP) kepada sejumlah penerima manfaat di Gudang Bulog Bengkal Lor, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Senin 22 Januari 2024

Kepada masyarakat penerima manfaat, Jokowi mengaku, ingin memastikan penyaluran bantuan pangan berupa beras 10 kilogram setiap bulannya benar-benar sudah diterima.

Bantuan kali ini diberikan kepada masyarakat yang merupakan penerima manfaat tambahan yang baru mulai mendapatkan bantuan pada Januari 2024.

"Berarti ini baru, tambahan karena kita sudah mulai ini September, Oktober, November, Desember. Nanti kita dapat ini Januari, Februari dapat, Maret dapat, dilanjutkan lagi April dapat, Mei dapat, Juni dapat," kata Jokowi di Temanggung, dikutip dari siaran pers Sekretariat Presiden.

Jokowi juga menyampaikan, penyaluran bantuan tersebut akan terus dilanjutkan dengan menyesuaikan kondisi APBN. "Nanti kalau APBN memungkinkan akan diteruskan lagi, setuju mboten (tidak)?" kata Jokowi yang diikuti anggukan penerima. (*) 

Berita Terkait