Kecelakaan Bus Kembali Terjadi, IPOMI Minta Pemerintah Tegas Menindak PO Bus Nakal
Ketua Ikatan Pengusaha Otobus Muda Indonesia (IPOMI), Kurnia Lesani Adnan -Dokumen Istimewa-
FIN.CO.ID - Mengawali awal Tahun 2024, rentetan peristiwa kecelakaan bus Antar Kota Antar Propinsi (AKAP) maupun Pariwisata ramai di pemberitaan.
Kecelakaan bus yang beberapa kali terjadi di awal tahun, menyisakan cerita korban luka-luka hingga meninggal dunia di masyarakat.
Merespon kejadian itu Ketua Ikatan Pengusaha Otobus Muda Indonesia (IPOMI), Kurnia Lesani Adnan (Sani) mengungkapkan, faktor kecelakaan disebabkan beberapa hal.
"Kecelakaan itu disebabkan oleh beberapa hal, baik dari sumber daya manusia (SDM) awak busnya, juga dari kondisi lalu lintasnya," ungkap Sani kepada fin.co.id saat dikutip, Senin 22 Januari 2024.
BACA JUGA :
- Kronologi Kecelakaan Bus Rombongan SMAN 1 Sidoarjo, 1 Orang Tewas Lainnya Luka-Luka
- Detik-detik Proses Evakuasi Pelajar SMA 1 Sidoarjo, Korban Kecelakaan Bus di Tol Ngawi
Namun dirinya juga menyoroti pola management Perusahaan Otobus (PO), dalam melaksanakan operasional bus maupun karyawan di lapangan.
"Tidak adil hanya menyalahkan pengemudi bus saja, karena pola management perusahaan tersebut juga harus di lihat, seperti apa managerial nya," jelasnya.
Adanya peristiwa kecelakaan, IPOMI menyangkan pemerintah terlihat membiarkan PO bus nakal, yang hingga kini masih beroperasi di jalan.
"Hari banyak sekali bus berkeliaran tanpa legalitas yang jelas, kok regulator tidak mau duduk bareng untuk hal yang satu ini, hanya saling lempar tanggung jawab," kata Sani.
BACA JUGA :
- 12 Orang Tewas dalam Kecelakaan Bus Handoyo di Cipali, Ini Daftar Korban yang Berada di Rumah Sakit
- Kecelakaan Bus Handoyo di Tol Cipali Tewaskan 12 Penumpang, Polisi Ungkap Kronologinya
Sani menyayangkan pemerintah yang tidak melakukan penindakan terhadap PO Bus nakal, serta membiarkan PO Bus nakal keluar masuk terminal.
"Pemerintah hanya bisa tajam kepada kami yang tertib perijinan, tapi membiarkan mereka yang sama sekali tidak patuh terhadap perijinan," ucapnya.
"Contoh konkritnya jelas, ada bus nomor polisi dari antah berantah, tapi bebas beroperasi di pulau Jawa, ini malah masuk terminal, ini fakta," sambungnya.
Dirinya menegaskan, penegakan hukum tersebut harus dilakukan secara adil dan dilakukan kolaborasi bersama dengan para pengusaha bus guna keselamatan bersama.
DAPATKAN UPDATE BERITA FIN LAINNYA DI Google News
Sumber:
