5 Menteri PDI Perjuangan, 2 Menteri PKB, dan 1 Menteri Nasdem Siap Mundur Termasuk Sri Mulyani dan Basuki
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi)-ANTARA/Muhammad Zulfikar-
FIN.CO.ID - Sebanyak 5 menteri dari PDI Perjuangan 2 menteri dari PKB dan menteri dari NasDem siap mundur Kabinet Indonesia Maju (Joko Widodo-Ma'ruf Amin).
Ekonom senior yang juga merupakan salah satu pendiri Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Faisal Basri mengatakan selain menteri dari partai politik, total ada 15 menteri Kabinet Jokowi siap mundur.
Menurutnya setidaknya ada 15 menteri yang siap mundur dari Kabinet Jokowi karena merasa tak sejalan dengan arah politik presiden.
"Kira-kira 15 lah," kata Faisal, seperti dikutip Jumat, 19 Januari 2024.
Diungkapkannya 15 menteri yang siap mundur yaitu dari partai politik dan juga profesional termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.
Selain Sri Mulyani dan Basuki, akan ada lima orang menteri yang berasal dari partai politik PDI Perjuangan, lalu Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas Suharso Monoarfa, dan dua menteri dari PKB.
BACA JUGA:
- 15 Menteri Jokowi Bakal Mundur Termasuk Sri Mulyani dan Basuki, Akhirnya Istana Beri Penjelasan
- Ini Daftar 15 Menteri yang Diisukan Siap Mundur dari Kabinet Jokowi
Selanjutnya, ada satu menteri dari NasDem, yakni Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar. Kemudian, ada pula Menteri ESDM Arifin Tasri, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, serta Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD.
Dikatakannya mundurnya sejumlah menteri dalam suatu kabinet di Indonesia bukanlah hal baru terjadi.
Diungkapkannya pada era pemerintahan Presiden Soeharto juga pernah terjadi. Saat itu menurutnya belasan menteri juga mundur menyebabkan Soeharto juga ikut mundur.
"Kemudian Pak Harto nya mundur juga Karena dia sudah, ya saya mau kerja bagaimana lagi," kata Faisal.
Menurut Faisal, mundurnya para menteri itu selain karena arah politik yang berseberangan dengan Jokowi dalam Pilpres 2024 yang mendukung salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden tertentu juga disebabkan banyaknya intervensi politik yang dilakukan Jokowi terhadap tugas pokok dan fungsi mereka.
Akibatnya, beberapa menteri yang berlatar belakang teknokrat dan menjunjung nilai etika dan moral tertentu tidak sanggup menyikapi intervensi politik tersebut.
"Nah teknokrat itu memiliki standar nilai etika tidak tertulis, jadi kalau dia diminta oleh atasannya yang akhirnya melanggar aturan dia bilang sorry enggak mau, tidak bisa, kalau bapak mau terus atau ibu mau terus silahkan saya mundur," tuturnya.
Sumber:
