Kritik Pemerintah, Ganjar Pranowo Minta Jokowi Jujur Soal Ketersediaan Pupuk Subsidi

Kritik Pemerintah, Ganjar Pranowo Minta Jokowi Jujur Soal Ketersediaan Pupuk Subsidi

Capres RI Ganjar Pranowo saat wawancara khusus di kediamannya, Jalan Taman Patra Raya, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu (13/12/2023). -ANTARA/Narda Margaretha Sinambela-

FIN.CO.ID- Calon presiden (capres) nomor urut tiga Ganjar Pranowo mengkritik Pemerintahan Jokowi Widodo (Jokowi) soal ketersediaan pupuk subsidi untuk petani. 

Ganjar mengatakan, dirinya sempat menyinggung soal ketersediaan pupuk subsidi saat debat Capres 2024 perdana pada 12 Desember lalu.  

Setelah debat itu, pemerintah gerak cepat meyakinkan petani bahwa pupuk cukup tersedia. Padahal, menurut Ganjar, faktanya di lapangan terjadi kelangkaan pupuk di sejumlah daerah. 

"Setelah debat itu menarik, pemerintah mengumpulkan seluruh penyuluh, mengumpulkan seluruh distributor, dan menyampaikan kepada masyarakat, 'Tenang pupuk ada.' Itu bahasa yang saya dengar. Tapi, fakta sebenarnya tidak seperti itu. Kita butuh integritas dan jujur soal itu," ujar Ganjar Pranowo. 

BACA JUGA:


Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto saat debat capres--media center TPNGM

Hal itu disampaikan Ganjar Pranowo ketika berbicara dalam acara Food & Agriculture Summit III di IPB International Convention Center, Kota Bogor, Jawa Barat, Selasa 18 Desember 2023.

Menurut Ganjar, kelangkaan pupuk terjadi kerena ada salah sasaran pemberian subsidi pupuk. 

Menurutnya, yang berhak menerima subsidi pupuk merupakan petani yang punya lahan kurang dari 2 hektare.

"Jika saya juragan, maka saya akan sewa tanah yang kurang dari 2 hektare, 1,9 (hektare), 1,5 (hektare), tapi saya bisa punya 100 hektare. Saya bisa dapat subsidi enggak? Berbasis itu bisa dapat," jelas Ganjar.

Oleh karena itu, Ganjar menegaskan pentingnya satu data Indonesia. Salah satu program yang ia tawarkan adalah KTP Sakti (Satu Kartu Terpadu Indonesia).

BACA JUGA:

Dengan KTP Sakti, pemerintah akan mengintegrasikan semua data subsidi seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), hingga penerima subsidi pupuk.

"Maka kemudian berbasis data kependudukan inilah kita bisa melakukan profiling," ungkap capres yang diusung PDIP, PPP, Perindo dan Hanura itu. 

DAPATKAN UPDATE BERITA FIN LAINNYA DI Google News


Afdal Namakule

Tentang Penulis

Sumber: