Jaksa Agung Instruksikan Jajaran Berantas Mafia Pupuk
JAKARTA - Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menginstruksikan satuan kerja (satker) Kejaksaan melaksanakan operasi intelijen pemberantasan mafia pupuk.
"Ungkap adanya mafia pupuk, rakyat butuh keberadaan pupuk," kata Burhanuddin dalam keterangannya, Sabtu (8/1/2022).
Arahan tersebut disampaikan Burhanuddin saat kunjungan kerja ke Kejaksaan Tinggi Jambi, Jumat (7/1/2022).
Dalam arahannya, Burhanuddin menyampaikan Jambi memiliki peranan penting dalam penyediaan stok pangan di Indonesia.
Berdasarkan data Kementerian Informasi dan Informatika (Kemenkominfo), Jambi menerima penghargaan di bidang pertanian pada 2021 dengan menduduki peringkat kelima dalam kategori Peningkatan Produksi Beras Tertinggi Tahun 2020-2021.
Selain itu dalam kategori provinsi dengan nilai ekspor komoditas pertanian tertinggi periode Januari 2020 hingga Juni 2021, Jambi menduduki peringkat ketiga.
Menurut Burhanuddin, ini merupakan suatu prestasi yang membanggakan dan sudah sepatutnya harus dipertahankan bahkan harus ditingkatkan kembali, mengingat potensi Jambi dalam bidang agraris cukup menjanjikan.
“Berdasarkan hal tersebut, maka untuk keberadaan pupuk khususnya pupuk bersubsidi memegang peranan penting dalam menopang prestasi Jambi sebagai lumbung pangan peringkat tiga nasional," kata Burhanuddin.
Burhanuddin menekankan, ketahanan pangan merupakan isu strategis yang harus diamankan.
Ia juga tidak ingin kejadian di Kabupaten Blora terkait kasus penyelundupan dan penimbunan pupuk bersubsidi terjadi di daerah lainnya.
"Hal tersebut sudah pasti sangat meresahkan dan mengganggu para petani dalam meningkatkan hasil pangan sehingga efek domino dari berkurangnya produksi pangan akan mengganggu stabilitas ekonomi," ujar Burhanuddin.
Burhanuddin memerintahkan kepada setiap kepala satuan kerja baik di Kejaksaan Tinggi Jambi, beserta para Kajari dan juga para Kepala Kejaksaan Tinggi dan Kepala Kejaksaan Negeri di Indonesia, untuk segera menelusuri dan mengidentifikasi melalui operasi intelijen apakah di wilayah hukum masing-masing ada upaya praktik-praktik curang pupuk bersubsidi.
"Cermati betul setiap proses distribusi pupuk bersubsidi tersebut apakah tepat sasaran dan segera tindak apabila ada pihak-pihak yang mencoba bermain terkait pupuk," kata Burhanuddin. (ant/riz/fin)
DAPATKAN UPDATE BERITA FIN LAINNYA DI Google News
Sumber: