Menko Airlangga: Jangan Jadi Penonton, Perempuan Harus Jadi Aktor Penting Penopang dan Pemberdayaan Ekonomi
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Seminar Nasional dan Rapat Kerja Nasional I Perempuan Indonesia Maju (PIM)--ekon.go.id
FIN.CO.ID - Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tumbuh solid sebesar 5,17 persen pada triwulan II 2023, menjadi modal bagi peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat. Diiringi dengan situasi sosial masyarakat atau pergerakan ekonomi yang terus membaik pasca pandemi, hal tersebut tergambarkan dari tingkat kemiskinan, pengangguran, hingga ketimpangan yang menurun.
Dalam Seminar Nasional dan Rapat Kerja Nasional I Perempuan Indonesia Maju (PIM) di Jakarta, Selasa (17/10), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam sambutannya mewakili Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan membutuhkan kontribusi dari seluruh aktor ekonomi.
“Salah satu yang perlu didorong adalah bagaimana kaum perempuan ini menjadi aktor untuk mendorong dan menopang kemajuan ekonomi. Jadi kaum perempuan bukan penonton di negara sendiri. Pemerintah tentu akan terus mendorong perempuan menjadi aktor penting dalam pemberdayaan ekonomi, aktor penting dalam penanganan pangan, dan aktor penting dalam inklusi keuangan,” tegas Menko Airlangga.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto bersama peserta Seminar Nasional dan Rapat Kerja Nasional I Perempuan Indonesia Maju (PIM) --ekon.go.id
Dari segi pangan, Menko Airlangga juga mengatakan bahwa salah satu yang paling penting untuk didorong yakni gerakan memerangi food waste. “Ini real. Bagaimana food waste itu bisa dimanfaatkan dan kita bisa membuatnya efisien. Karena banyak saudara-saudara kita yang kekurangan pangan,” ujar Menko Airlangga.
BACA JUGA:
- Menko Airlangga: Aman untuk Investasi, Indonesia Punya Andil Besar Pertumbuhan Ekonomi di ASEAN
- Jajal Kereta Cepat Whoosh Jakarta-Padalarang, Menko Airlangga: Tanggung Kalau Hanya Sampai Bandung
Terkait akses terhadap layanan keuangan formal, Pemerintah telah menerbitkan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) yang salah satu kelompok sasarannya yakni perempuan. Dengan dukungan dan kerjasama dari segenap pemangku kepentingan, akses keuangan inklusif di Indonesia mengalami peningkatan dari 67,8 persen pada 2016 saat SNKI diluncurkan, menjadi 85,1 persen pada tahun 2022.
Namun, tingginya tingkat inklusi keuangan di Indonesia belum diikuti dengan literasi keuangan masyarakat dimana saat ini baru mencapai 49,68%. Hal ini menandakan penggunaan produk serta layanan keuangan tidak diikuti dengan pemahaman yang memadai.
Kesenjangan atau gap antara inklusi dan literasi memiliki potensi risiko serius bagi masyarakat, terutama terkait ancaman terjebak pada kasus penipuan, investasi bodong, ataupun pinjaman online (pinjol) ilegal.
“Jangan banyak tergiur. Lebih baik mendorong yang disediakan Pemerintah yaitu Kredit Usaha Rakyat,” ujar Menko Airlangga.
BACA JUGA:
- Menko Airlangga Indonesia Berambisi Jadi Global Key Player Industri Hilirisasi Berbasis Komoditas
- Menko Airlangga Dorong Wujudkan Kerjasama Critical Minerals pada Indo-Pacific Economic Framework
Selain itu, SNKI juga bertujuan agar semua perempuan di Indonesia memiliki kesetaraan akses kepada produk dan layanan keuangan formal yang aman dan terjangkau, untuk mendukung aktivitas produktif perempuan dan meningkatkan kualitas hidup perempuan dan keluarga, serta mendorong kemandirian perempuan dalam berpartisipasi aktif pada perekonomian. Sesuai target pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) yang kelima yakni “Kesetaraan Gender”, Pemerintah berkomitmen menghadirkan kesetaraan gender dan pemberdayaan kaum perempuan dalam segala aspek kehidupan.
Upaya untuk memberikan kesempatan dan mendorong perempuan agar dapat terus berkembang salah satunya melalui peningkatan kewirausahaan serta ekosistem digital.
Pemerintah juga telah menyiapkan berbagai kebijakan seperti fasilitas pembiayaan, dalam bentuk Kredit Usaha Rakyat dan Program Kartu Prakerja.
Sumber:
