Pengungsi Banjir Lahar Dingin Gunung Semeru Bertambah 493 Orang
Petugas memantau aliran lahar dingin Gunung Semeru yang debitnya mengalami peningkatan di Lumajang, Jumat (7/7/2023).--
Banjir Lahar Dingin Gunung Semeru - Jumlah warga yang mengungsi untuk menghindari dampak banjir lahar dingin Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur bertambah,
Pengungsi banjir lahar dingin semeru yang sebelumnya 393 orang menjadi 493 orang menurut data pemerintah daerah.
"Penanganan pengungsi di beberapa tempat sudah terkendali. Dapur umum juga sudah dipersiapkan," kata Bupati Lumajang Thoriqul Haq di Lumajang, Sabtu 8 JUli 2023.
Menurut data yang dihimpun oleh petugas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Lumajang pada Jumat (7/7) pukul 23.00 WIB sebanyak 493 warga mengungsi di beberapa titik pengungsian di Lumajang guna menghindari dampak banjir lahar dingin Gunung Semeru.
Pos pengungsian banjir lahar dingin Semeru antara lain tersedia di Balai Desa Tumpeng, Balai Desa Jarit, Balai Desa Penanggal, rumah warga di Desa Pasrujambe, Balai Desa Tambak Rejo, Ponpes Nurssalam Desa Jarit, dan Kantor Kecamatan Pronojiwo.
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Lumajang bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) serta TNI dan Polri sudah menyalurkan bantuan kepada warga yang mengungsi untuk menghindari dampak banjir lahar dingin Semeru.
BACA JUGA:
- (Update) Banjir dan Longsor Lumajang: Bupati Tetapkan Status Tanggap Darurat
- Situasi Terkini Banjir Lahar Dingin Gunung Semeru, Kendaraan Dilarang Melintas Situasi Masih Hujan Sedang
Bupati mengatakan bahwa setelah menetapkan status darurat bencana, pemerintah daerah melakukan langkah-langkah untuk memulihkan infrastruktur yang rusak akibat banjir lahar dingin Semeru tersebut.
"Langkah berikutnya, pemulihan kedaruratan infrastruktur, pembersihan longsoran, penanganan tanggul yang tergerus, dan normalisasi listrik," katanya.
Ia mengatakan, pemerintah kabupaten berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam memperbaiki infrastruktur yang rusak.
"Terkait dengan rekonstruksi beberapa infrastruktur yang rusak, akan segera dilakukan asesmen dan segera dikoordinasikan dengan Kementerian PUPR," kata dia.
DAPATKAN UPDATE BERITA FIN LAINNYA DI Google News
Sumber:
