Kepala BNPP: Pengelolaan Batas Negara Demi Terwujudnya Indonesia Maju dan Berdaulat
Ketua BNPP Tito Karnavian di Tugu Nol Kilometer Kota Sabang, Aceh-humas BNPP-humas BNPP
Kepala BNPP: Pengelolaan Batas Negara Demi Terwujudnya Indonesia Maju dan Berdaulat - Pembangunan di wilayah perbatasan sangat penting sebagai salah satu upaya mewujudkan Indonesia yang maju dan berdaulat.
Pemerintah akan terus berkomitmen untuk mengawal pembangunan di perbatasan negara.
Penegasan tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) selaku Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Tito Karnavian saat Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2023 di Hotel Discovery Ancol, Jakarta Utara, Kamis, 25 Mei 2023.
Dijelaskannya pelaksanaan Rakordal ini mempunyai arti penting dalam rangka evaluasi, optimalisasi pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan, guna mendorong percepatan pembangunan di perbatasan negara yang terpadu dan berkesinambungan.
BACA JUGA:
"Pengelolaan batas negara merupakan perwujudan visi dan misi Presiden Joko Widodo yaitu, terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong di perbatasan negara," ujar Tito.
Menurut dia, selama tiga tahun, bangsa Indonesia telah merasakan dampak pandemi COVID-19 yang menyebabkan tidak tercapainya target-target pembangunan yang telah direncanakan, termasuk target pembangunan di kawasan perbatasan.
Namun, sambung dia, situasi tersebut hendaknya tidak menyurutkan komitmen bersama untuk membangun kawasan perbatasan menjadi kawasan yang maju.
Tito mengatakan target yang belum tercapai dapat dilanjutkan pencapaiannya di tahun-tahun mendatang.
BACA JUGA:
Untuk itu, koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu terus ditingkatkan.
Proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan kawasan perbatasan negara harus dilakukan secara sinergis antartingkat pemerintahan.
"Dengan pelaksanaan rakordal ini, kami perkuat komitmen bersama untuk mewujudkan perbatasan negara sebagai halaman depan dan beranda negara dalam rangka penguatan kedaulatan dan keutuhan wilayah negara serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan," tambah Tito.
Pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di kawasan perbatasan mengacu pada Peraturan Presiden 118 Tahun 2022, yang dijabarkan dalam Rencana Aksi (Renaksi) 2023.
Sumber:
