Info Terkini Hari Raya Idulfitri 2023, Potensi Berbeda, Muhammadiyah Minta Negara Hadir
Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir meminta negara hadir secara adil dan ihsan. --
Info Terkini Hari Raya Idulfitri 2023 - Terkait potensi perbedaan Hari Raya Idulfitri 1444 H atau Lebaran 2023, Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir meminta negara hadir secara adil dan ihsan.
Yakni dalam memandang dan memberikan fasilitas jika terjadi perbedaan penetapan waktu Hari Raya Idulfitri 1444 H di Indonesia.
“Lebaran Idulfitri boleh berbeda, tetapi kita bisa bersama merayakan dan melaksanakannya," ujarnya.
"Kalau besok ada perbedaan itu adalah hal yang lumrah karena ini soal ijtihad, sampai nanti kita bersepakat ada kalender Islam global,” sambung Haedar, dilansir Senin 17 April 2023.
BACA JUGA:Kritik Bima Yudho Sebut Pemprov Lampung, 'Provinsi Satu Ini Dajal' Jadi Sorotan Golkar
Haedar Nashir menegaskan, bahwa di tengah perbedaan tersebut negara harus hadir secara adil dan ihsan.
Lebih-lebih dalam urusan keagamaan, jangan sampai terjadi rezimentasi agama di tubuh negara ini.
“Kalau misalkan tidak memberi fasilitas yang selama ini digunakan menjadi milik negara untuk yang berbeda seperti besok Muhammadiyah lebaran 21 (April 2023), tidak perlu bikin larangan. Syukur lebih kalau silakan gunakan, hari ini digunakan Muhammadiyah, besok digunakan tanggal 22,” Ungkap Haedar.
Haedar menegaskan, penggunaan satu lokasi untuk Salat Ied yang berbeda hari tidak membatalkan salah satu di antara keduanya.
BACA JUGA:H-5 Lebaran, 24 Ribu Pemudik Tinggalkan Jakarta Melalui Stasiun Pasar Senen
Bahkan, lanjut Haedar, lokasi tersebut mendapat keberkahan dua kali lipat karena digunakan untuk Salat Ied dua kali.
Terkait dengan permintaan Muhammadiyah di salah satu daerah untuk izin penggunaan fasilitas negara sebagai tempat Salat Ied, Haedar mengatakan itu bukan karena Muhammadiyah tidak memiliki fasilitas sendiri, tapi Muhammadiyah ingin menegaskan bahwa fasilitas negara adalah milik seluruh golongan dan rakyat.
“Biasanya kita juga punya fasilitas-fasilitas, tapi bukan itu. Kami bisa menyelenggarakan di tempat kami. Tapi yang kami inginkan adalah negara, pemerintah dengan segala fasilitasnya itu milik seluruh golongan dan rakyat,” tegas Haedar.
Terkait pandangannya itu, Muhammadiyah sama sekali tidak menuntut lebih.
Sumber:
