JAKARTA - Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), mulai hari ini, Jumat (24/12/2021) resmi mengalihkan pengelolaan dana subsidi dengan skema FLPP ke Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera). Hal ini sesuai amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 dan PP Nomor 25 Tahun 2020 yang ditindaklanjuti PMK Nomor 111 Tahun 2021.
Penandatanganan peresmian pengalihan tersebut dilakukan antara PPDPP, BP Tapera, dan 48 bank yang menjadi mitra penyalur FLPP .
Komisioner BP Tapera, Adi Setianto mengatakan bahwa pihaknya menargetkan penyaluran dana subsidi dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun 2022 senilai Rp23 triliun.
"Untuk tahun 2022 kami ditargetkan menyalurkan pembiayaan KPR (Kredit Perumahan Rakyat) FLPP sebanyak 200 ribu unit rumah atau sekitar Rp23 triliun," kata Adi dalam Penandatanganan Tripartit Pengalihan Pengelolaan Dana FLPP ke BP Tapera, Jumat (25/12/2021).
Adi mengatakan, pihaknya akan terus bersinergi dengan bank penyalur, pengembang, dan lembaga pembiayaan hingga pemerintah daerah guna meningkatkan kualitas layanan penyaluran dana FLPP.
"Dengan demikian, akan semakin banyak masyarakat yang menerima manfaat FLPP," imbuh Adi.
Menurutnya, antusiasme masyarakat terhadap program KPR subsidi sangat tinggi. Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR ), total penyaluran dana FLPP dari 2010 sampai 2021 mencapai Rp75,1 triliun untuk 943.583 unit rumah.
"Melihat animo masyarakat terhadap rumah subsidi khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) masih tinggi," ucap Adi.
Setelah pengelolaan dana FLPP resmi dialihkan kepada BP Tapera, saat ini pihaknya pun mengelola dua program sekaligus, yaitu program Tapera untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dan program FLPP untuk masyarakat umu berpenghasilan rendah.
"Ini menjadi gerbang awal kami untuk meningkatkan nilai sebagai lembaga yang dapat memberi solusi pembiayaan rumah pertama dengan dana terjangkau, serta konsolidasi pembiayaan perumahan oleh pemerintah," pungkasnya (git/fin)
