Kunjungan Kerja Menko Polhukam dan Mendagri ke Pulau Rondo dan Lokpri
Kunjungan Kerja Menko Polhukam dan Mendagri ke Pulau Rondo dan Lokpri di Kota Sabang, serta Banda Aceh, Provinsi Aceh, Tanggal 21 sd 22 Desember 2022--(dok.BNPP)
JAKARTA, FIN.CO.ID - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, selaku Ketua Pengarah Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, selaku Kepala BNPP, akan mengunjungi Pulau Rondo dan Kecamatan Lokpri (Lokasi Prioritas) di Kota Sabang, serta Banda Aceh Provinsi Aceh, dalam rangka kegiatan Kunjungan Kerja (Kunker) pada 21-22 Desember 2022.
Pada hari pertama Kunker, Rombongan Menko Polhukam dan Mendagri akan mengunjungi dan mengecek kondisi Pulau Rondo.
Pulau seluas kurang lebih 153 kilometer persegi ini terletak di ujung barat Indonesia, dan merupakan salah satu dari 111 Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) yang dijaga oleh personel Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Pulau yang menjadi titik nol kilometer Indonesia ini, di sebelah utara berbatasan dengan wilayah negara India di Laut Andaman yaitu Kepulauan Nikobar, di sebelah Timur dengan Thailand di Selat Malaka, dan di sebelah Barat dengan Samudra Hindia.
Jarak Pulau Rondo dengan Kota Sabang sejauh kurang lebih 30 kilometer, sedangkan dari Kota Banda Aceh bisa ditempuh dengan jarak kurang lebih 61,7 kilometer. Untuk mencapai Pulau Rondo, Menko Polhukam Mahfud MD dan Mendagri Tito bersama rombongan akan menggunakan helikopter.
Sekretaris BNPP, Restuardy Daud, menjelaskan sebagai salah satu pulau terluar, posisi Pulau Rondo sangat strategis, yaitu berada di ujung barat Indonesia dan jalur pelayaran internasional. Maksud Kunker ke Pulau Rondo adalah mendukung peningkatkan sistem pertahanan dan keamanan berbasis PPKT (Pulau-Pulau Kecil Terluar) melalui kunjungan lapangan ke pulau tersebut.
Terkait kunjungan ke Pulau Rondo, lanjut Restuardy, akan dilakukan peninjauan kondisi Personel Satuan Tugas (Satgas) Pengamanan Pulau Terluar (Pamputer), serta sarprasnya antara lain instalasi air bersih, sumber energi listrik, dan bangunan Pos Pamputer.
Selain itu, maksud kunker secara umum adalah mendorong dan memperkuat pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (BWN-KP), serta memperkuat koordinasi pusat dan daerah, rinci Restuardy.
"Pemantauan dan koordinasi Kementerian dan lembaga (K/L) anggota BNPP bersama Pemda di PPKT, merupakan bentuk perhatian pemerintah dengan hadirnya Negara di perbatasan," jelas Restuardy, Selasa,(20/12/2022).
Menurutnya Pemerintah Pusat bersama Pemerintah Daerah wajib membangun kawasan perbatasan agar tidak tertinggal dari negara tetangga sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
Pada PPKT tidak berpenduduk, penanganan dititikberatkan pada aspek pertahanan, keamanan, dan lingkungan. Sedangkan pada PPKT berpenduduk, pembangunan dilakukan sebagai bagian dari intervensi pembangunan kecamatan Lokpri.
Untuk PPKT Berpenduduk hal yang difokuskan adalah kesejahteraan masyarakat, di samping pertahanan keamanan, dan lingkungan, melalui: pembangunan infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, secara bertahap dan berkelanjutan.
Selain itu, juga pembangunan infrastruktur fisik seperti penyediaan sarpras trasportasi, telekomunikasi, listrik, air bersih, peningkatan/pemberdayaan masyarakat, termasuk dukungan permodalan dan sarana prasarana penggerak ekonomi.
"Tidak hanya itu, pembukaan akses pasar dalam negeri dan luar negeri serta penguatan ekosistem lingkungan menjadi konsen pembangunan," tutur Restuardy.
Sumber:
