JAKARTA, FIN.CO.ID - Dalam rangka mewujudkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang mampu memberikan nilai tambah terhadap penguasaan teknologi dan SDM, Pemerintah terus melakukan upaya transformasi kebijakan pengembangan KEK.
Salah satunya yakni dengan mengembangkan KEK Kesehatan yang diharapkan akan menarik minat banyak penduduk Indonesia untuk mengalihkan perawatan medis yang dilakukan di luar negeri menjadi ke dalam negeri.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang juga merupakan Ketua Dewan Nasional KEK mengungkapkan bahwa bentuk, besaran, dan proses fasilitas yang diberikan KEK harus di-review kembali, terutama untuk menghadapi persaingan global dan menarik investasi di Indonesia.
BACA JUGA: Menko Airlangga: Indonesia Berkomitmen Bangun Perekonomian Rendah Karbon
Dengan telah disetujuinya KEK Sanur oleh Dewan Nasional KEK, diharapkan akan memberikan manfaat dalam penghematan devisa dan peningkatan ekonomi negara, sekaligus peningkatan fasilitas kesehatan yang ada di Indonesia melalui transfer of knowledge.
Di sela-sela rangkaian event KTT G20, Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo didampingi Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Elen Setiadi beserta para Pemimpin Redaksi media nasional dan sejumlah Pejabat Eselon I dan II Kemenko Perekonomian melakukan kunjungan ke KEK Sanur, Rabu (16/11).
Keberadaan pembangunan KEK Sanur diharapkan mampu menyerap 4-8% pasien WNI yang sebelumnya berobat ke luar negeri menjadi berobat ke KEK Sanur dengan total pasien berkisar 123.000 hingga 240.000 orang pada 2030 nanti.
Kemudian hingga tahun 2045, juga diharapkan penghematan devisa yang mencapai total Rp86 triliun dan penambahan devisa pada periode yang sama mencapai total Rp19,6 triliun.
BACA JUGA: Presidensi G20 Indonesia Membawa Dampak Positif pada Perekonomian
Dengan total lahan mencakup 41,26 Ha, KEK Sanur diharapkan akan menarik investasi dengan total Rp10,2 triliun hingga 2028 serta menyerap tenaga kerja sebanyak 43.647 orang pada 2045.
Ke depan, KEK Sanur ini diharapkan juga akan mengurangi terjadinya devisa outflow dan memperkuat Bali sebagai destinasi pariwisata komprehensif.
Guna mencapai hal tersebut, tentunya pembangunan infrastruktur pendukung di area Sanur juga perlu dikembangkan.
Pelabuhan Sanur menjadi salah satu infrastruktur pendukung yang penting, khususnya dalam memperkuat konektivitas antarpulau dan meningkatkan pertumbuhan pariwisata di Bali.
BACA JUGA: Ini Upaya Kemenko Perekonomian Tingkatkan Optimisme dan Kinerja Terbaik Perekonomian Indonesia
Deputi VI Kemenko Perekonomian Wahyu Utomo, yang juga selaku Ketua Tim Pelaksana Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) mengajak seluruh rombongan untuk mengunjungi Pelabuhan Sanur yang baru saja diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 9 November 2022 lalu.
