Dugaan Suap Beking Tambang Ilegal Mulai Terungkap, DPR Dukung KPK
Ilustrasi - Penambangan--PLN
Ismail Bolong mengklaim sudah berkoordinasi dengan Kabareskrim Komjen Pol Agus Andrianto dengan memberikan uang sebanyak tiga kali.
Uang disetor bulan September 2021 sebesar Rp2 miliar, bulan Oktober 2021 sebesar Rp2 miliar, dan bulan November 2021 sebesar Rp2 miliar.
BACA JUGA:Beredar Isi Surat Divpropam 5: Ini Penampakan Tanda Tangan Ferdy Sambo
Lalu Ismail Bolong membuat pernyataan bantahan melalui video yang tersebar di media sosial.
Dalam video keduanya itu, Ismail memberi klarifikasi permohonan maaf kepada Kabareskirm Komjen Pol Agus Andrianto atas berita yang beredar.
Dia mengklarifikasi bahwa dirinya tidak pernah berkomunikasi dan tidak pernah memberikan uang kepada Kabareskrim Komjen Pol Agus Andrianto.
Uang Koordinasi Terstruktur dari Polsek, Polda Kaltim Hingga Bareskrim Polri
Surat Laporan hasil penyelidikan Divpropam Polri bernomor: R/1253/IV/WAS.2.4/2022/Divpropam tertanggal 7 April 2022 tertulis penerimaan uang koordinasi dari pengusaha penambang batubara ilegal bersifat terstruktur. Mulai dari tingkat Polsek, Polres, Polda Kaltim hingga Bareskrim Polri.
Surat laporan hasil penyelidikan Divpropam Polri tersebut telah beredar di media sosial.
Berdasarkan surat laporan hasil penyelidikan Divpropam Polri yang ditujukan kepada Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo itu diperoleh adanya kesimpulan.
Yang pertama bahwa di wilayah hukum Polda Kaltim terdapat beberapa penambangan ilegal.
Yang kedua tidak melakukan penindakan dikarenakan mendapat informasi dari Kombes Pol Budi Haryanto, Kasubdit V Dittipidter bahwa ada atensi dari Komjen Pol Agus Andrianto, Kabareskrim Polri.
Dalam surat laporan hasil penyelidikan Divpropam Polri juga disebutkan sejumlah fakta.
BACA JUGA:Hendra Kurniawan Bantah Menekan Ismail Bolong untuk Setor ke Kabareskrim: Bohong, Orang Mabuk
Sumber:
