Nasional

98 Persen Masyarakat Siap Beralih ke TV Digital, Mau Gugat? Mahfud: Ya Silakan Saja, Itu Biasa

Kebijakan penghentian siaran analog tersebut bukanlah kebijakan baru, bahkan sudah ada sebelum adanya keputusan Mahkamah Konstitusi (MK)

98 Persen Masyarakat Siap Beralih ke TV Digital, Mau Gugat? Mahfud: Ya Silakan Saja, Itu Biasa
Menteri Kordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD usai menghadiri diskusi ilmiah "Pemikiran Geopolitik Bung Karno dalam Suara Kebangsaan" di Jakarta, Jumat (4/10/2022). ANTARA/Melalusa Susthira K

JAKARTA, FIN.CO.ID - Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan 98 persen masyarakat Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) sudah siap beralih dari siaran tv analog ke tv digital.

"Ini jangan dikatakan ini tak siap. 98 persen masyarakat sudah siap (mengganti ke TV digital)," kata Mahfud, Jumat 4 November 2022.

Mahfud mengatakan bagi masyarakat yang belum siap dengan penghentian siaran analog atau analog switch off (ASO) pihaknya pun telah menyiapkan posko-posko bantuan.

BACA JUGA:Laris Manis, Penjualan Set Top Box di Kabupaten Tangerang Laku 150 Unit per Hari

"Sudah dibentuk posko-posko, siapa yang belum siap datang ke posko nanti dibantu, yang (belum siap) dua persen dari Jabodetabek, dan 209 kabupaten/kota lainnya. Jadi kita sudah siap semua," ujarnya.

Ia mengatakan pula bahwa siaran televisi analog ke digital tersebut merupakan arahan dari The International Telecommunication Union (ITU) yang merupakan badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada bidang teknologi informasi dan komunikasi

"Harus segera agar masyarakat bisa menikmati teknologinya bagus dan lebih murah," ucapnya.

Sehingga, kebijakan penghentian siaran analog tersebut bukanlah kebijakan baru, bahkan sudah ada sebelum adanya keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap Undang-Undang Cipta Kerja.

BACA JUGA:Erick Thohir Didukung Jadi Ketua Umum PSSI, Pernah Jadi Presiden Inter Milan dan Pernah Punya Klub DC United

"Ini bukan kebijakan baru, kan putusan MK berlaku ke depan. Tidak bisa berlaku surut. Nah, ini sudah berlaku sebelum ada putusan MK. Kita enggak khawatir soal itu," katanya.

Lebih jauh, ia mengatakan pihaknya tidak mempermasalahkan dan siap bila ada pihak-pihak yang melayangkan tuntutan terkait hal tersebut. "Ya, silakan saja. Itu biasa," kata mantan Ketua MK itu.

Indonesia memasuki era siaran digital per 2 November 2022. Per tanggal itu, terdapat 230 kabupaten dan kota yang sudah migrasi ke siaran digital, antara lain adalah Jabodetabek, Kota Dumai, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Meranti, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Malaka, Kabupaten Belu, Kota Sorong dan Kabupaten Sorong.

Migrasi siaran analog ke digital merupakan perintah UU Cipta Kerja untuk dilakukan paling lambat dua tahun sejak mulai berlakunya aturan tersebut.

BACA JUGA:Terungkap, Motif Pembunuhan Sopir Angkot di Tangerang Bikin Geleng Kepala

Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran mengungkapkan kewajiban penghentian siaran televisi analog paling lambat 2 November 2022 pukul 24.00 WIB (Pasal 97 ayat (1) b).

Peraturan Menkominfo No. 11 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penyiaran juga mengungkapkan kewajiban semua lembaga penyiaran untuk menyetop siaran analog pada 2 November 2022.

Mahfud Siap Berdebat deengan Hary Tanoesoedibjo

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengaku siap berdebat dengan pihak bos MNC Hary Tanoesoedibjo.

Mahfud MD siap berdebat di pengadlan dengan Hary Tanoesoedibjo perihal pemadaman siaran TV analog.

Pasalnya, Hary Tanoesoedibjo melayangkan protes terkait pemadaman siaran Tv analog dan beralih ke Tv digital.

Mengenai hal ini, Mahfud MD menyanpaikan jika mahkamah konsitusi (MK) telah mengesahkan kebijakan terkait perubahan Tv Analog.

BACA JUGA:Bos MNC Hary Tanoesoedibjo Merasa Janggal Soal Siaran TV Digital: Jelas yang Diuntungkan Penjual STB

BACA JUGA:140 Ribu Lebih Warga Miskin Kabupaten Tangerang Telah Terima Bantuan Set Top Box TV Digital

"Jadi kita siap berdebat soal itu. Putusan Mahkamah Konsitusi diketok sesudah kebijakan tentang ASO (Analog switch off) ini sudah jadi kebijakan. Jadi ini bukan kebijakan baru," ucap Mahfud pada Jumat, 4 November 2022 di Hotel Borobudur, Jakarta.

Lanjutnya, Mahfud MD siap hadapi Hary Tano di pengadilan.

Mahfud akan bersikap santao dalam hadapi ancaman tuntutanya dari Hary Tanoe.

"Ya sialakan saja. Itu biasa di koran tiap hari orang orang nuntut orang. Kita juga bisa cuman bilang tuntutan, kan gampang. Ya kita sudah siaplah," tuturnya.

BACA JUGA:Diserbu Warga, Set Top Box TV Digital di Tangerang Ludes Terjual

BACA JUGA:Ini 9 Cara Pasang Set Top Box ke Tv Analog untuk Bisa Tonton Siaran Tv Digital

Mahfud MD meyakini jika masyarakat sudah siap hadapi migrasi Tv.

Menurutnya jumlahnya hampur capai 98 persen, selain itu jika ada masyarakat belum siap, pemerintah berikan solusinya.

"Yang tidak siap itu sudah dibentuk posko-posko, siapa yang belum sap, datang ke posko nanti dibantu yang 2 persen dari Jabodetabek. Dan 209 Kabupaten kota lainya. Jadi kita sudah siap semua," tuturnya.

Sebelumnya, Hary Tanosoedibjo sampaikan kejanggalan soal terhadap siaran tv digital hingga sebut penjual Set Top BoX (STB) diuntungkan

BACA JUGA:Jangan Macam-Macam di Kota Bekasi, Ada 70 CCTV Siap Awasi Aktivitas Mencurigakan

BACA JUGA:Belum Semua Stasiun TV Swasta Pindah ke Digital, Mahfud: Masih Siaran Analog Dianggap Ilegal

Selain itu, Hary Tanoesoedibjo mengaku heran dengan kebijakan migrasi TV analog ke TV Digital atau Switch off (ASO) yang hanya di wilayah JABODETABEK dengan alasan perintah Undang-undang (UU) Cipta Kerja.

Menurut Hary Tanoesoedibjo perintah UU Cipta Kerja adalah ASO Nasional bukan ASO Jabodetabek  pada tanggal 2 November 2022.

Lanjut Harry Tanoe, Mahkamah Konsitusi (MK) telah batalkan UU cipta kerja dengan putusanya No.91/PUU-XVII/2020 (butir 7) yang menyatakan menangguhkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas dan tiba benarkan menerbitkan peraturan pelaksaan baru yang berkaitan dengan Undang-undnag Nomor 11 tahun 2020 tentang hak cipta.

"Arti dari keputusan MK adalah segala sesuatu yang memiliki dampak luas (terhadap masyarakat) agar ditangguhkan sebagaimana kita ketahui 60 % penduduk Jabodetabek masih menggunakan Tv analog," ucap Hary Tano dikutip dari Instagram pribadinya pada, Jumat, 4 November 2022.

Hary Tanoe menilai dari sisi hukum ada yang janggal kementerian Komunikasi dan Informatika menggunakan standar gandang

BACA JUGA:Belum Semua Stasiun TV Swasta Pindah ke Digital, Mahfud: Masih Siaran Analog Dianggap Ilegal

BACA JUGA:Siaran TV Analog Dihentikan, Ternyata Ini Keuntungan Peralihan ke Digital

"Untuk wilayah Jabodetabek mengikuti perintah UU (ASO) dan (ii) untuk wilaah diluar Jabodetabek mengikuti bersamaan, sampai masyarakat siap dengan TV, digital.

"Kalau mau cepat, TV analog dilarang diperjualbelikan di pasar, sehingga pada saat masyarakat membeli TV baru yang beli membeli STB (set top box) agar dapat menonton siaran digital secara timing kondisi ekonomi sebagian masyarakat kita kurang baik saat ini, karena imbas pandemi," tutur Hary Tanoe.

Bos MNC tersebut mendengar arah Presiden Joko Widodo  di rapat kabinet dalam menerapkan kebijakan menyangkut masyarakat luas, termasuk di antar implementasi ASO.

"Yang jelas diuntungkan adalah pabrik atau penjual STB, karena pasti laku keras," ungkap Hary Tanoe.

"Sebaliknya, yang dirugikan aalah masyarakat yang masih menggunakan TV analog yang pada umumnya rakyat kecil,"  tutupnya.

Berita Terkait