Jangan Main-Main, Bicara Capres, Kader PDIP Bakal Kena Sanksi Tegas
Warning bagi seluruh kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuaangan atau PDIP).
JAKARTA, FIN.CO.ID - Warning bagi seluruh kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuaangan atau PDIP).
Warning sanksi tegas akan diberikan kepada siapapun kader PDIP yang berbicara terkait calon presiden (capres) maupun caon wakil presiden (cawapres).
Terkait capres dan cawapres, seluruh kader PDIP harus menunggu keputusan yang akan diumumkan ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Baca Juga
BACA JUGA:PDIP Warning Dewan Kolonel: Peringatan Keras dan Terakhir
BACA JUGA:Hasil Road to UFC 2022: Fantastis! Pukulan Telak Jeka Saragih Bikin Ki Won Bin Tidur di Ronde 1
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan seluruh kader dan fungsionaris partai wajib menunggu keputusan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri soal capres dan cawapres yang bakal diusung PDIP.
Kader PDIP yang berbicara capres dan cawapres sebelum pengumuman dari Megawati Soekarnoputri akan diberikan sanksi tegas.
“Kita akan berikan sanksi, nanti kami akan klarifikasi dan berikan sanksi,” ujarnya di Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu 23 Oktober 2022.
BACA JUGA:Ganjar Siap Jadi Capres 2024, Pangamat: Ada Perdebatan Serius di Internal PDIP
Dikatakannya, para kader PDIP diminta untuk bersabar dan tidak mendahului keputusan ketum terkait Pilpres 2024.
“Disiplin partai semua capres-cawapres semua kader jangan grusa-grusu, sabar di waktu yang tepat, momentum dan suasana kebatinan rakyat capres dan cawapres semua akan tegak lurus, semua kewenangan ketua umum,” kata dia.
Ditegaskannya, yang harus dilakukan kader PDIP adalah turun ke bawah untuk menyerap aspirasi masyarakat.
BACA JUGA:Koalisi dengan NasDem dan PKS, Demokrat: Sudah 80 Persen
Dia mengingatkan pula iklim politik Indonesia bergerak dinamis dan kader tak mengedepankan fokus pencapresan.
Baca Juga
“Semuanya sabar yang penting gerak ke bawah, itu baru watak politik PDIP. Untuk capres itu kewenangan Ibu Ketum,” katanya.
Dewan Kolonel
Dewan Kolonel yang berisi anggota fraksi PDIP DPR RI diberi surat peringatan keras dari DPP PDIP.
Dalam surat tersebut PDIP menegaskan pembentukan Dewan Kolonel tidak ada dalam AD/ART partai.
BACA JUGA:PDIP: Dewan Kolonel Guyonan Politik
Pada surat tertanggal 5 Oktober 2022 tersebut, tertulis perihal 'Peringatan Keras dan Terakhir'.
Baca Juga
Diketahui, Dewan Kolonel ini adalah para loyalis Ketua DPR RI Puan Maharani.
Mereka adakah anggota DPR Fraksi PDIP dari Komisi I sampai XI. Tugas yang dilakukan Dewan Kolonel adalah mendongkrak nama Puan Maharani di daerah pemilihan (dapil) masing-masing elite PDIP.
Tujuannya untuk kepentingan Pilpres 2024 mendatang.
BACA JUGA:Rocky Gerung Ungkap Pernyataan Mengejutkan Tahu PDI Perjuangan Bentuk Dewan Kolonel Untuk Puan
Dalam suratnya, DPP PDIP menegaskan Dewan Kolonel tidak ada struktur militer dalam PDIP.
PDIP menegaskan terkait capres merupakan kewenangan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri.
Pada surat itu PDIP juga menyatakan pembentukan Dewan Kolonel melanggar.
DPP PDIP akan memberikan sanksi disiplin dan organisasi bagi kader yang melanggar.
Surat tersebut ditandatangani Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto dan Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun.
BACA JUGA:Panas! PDI-P Bentuk Dewan Kolonel untuk Puan Maharani Capres, Relawan Ganjar Bentuk Dewan Kopral
Anggota Fraksi PDIP yang berada di Dewan Kolonel:
- Johan Budi S Prabowo (Pencetus)
- Trimedya Panjaitan (Koordinator Dewan Kolonel)
- Dede Indra Permana, Sturman Panjaitan (Komisi I DPR)
- Junimart Girsang (Komisi II DPR)
- Trimedya Panjaitan (Komisi III DPR)
BACA JUGA:Megawati Kaget Ada Dewan Kolonel di PDIP untuk Puan Maharani Capres 2024
- Riezky Aprilia (Komisi IV DPR)
- Lasarus (Komisi V DPR)
- Adi Satriyo Sulistyo (Komisi VI DPR)
- Dony Maryadi Oekon (Komisi VII DPR)
- My Esti Wijayati (Komisi VIII DPR)
- Abidin Fikri (Komisi IX DPR)
- Agustin Wilujeng (Komisi X DPR)
- Hendrawan Supratikno, Masinton Pasaribu (Komisi XI DPR)
BACA JUGA:Ganjar Siap Jadi Capres 2024, Pangamat: Ada Perdebatan Serius di Internal PDIP
Diketahui, isu Dewan Kolonel yang dibentuk oleh anggota DPR RI Fraksi PDIP untuk mendukung Ketua DPR Puan Maharani maju sebagai Calon Presiden (Capres) 2024 membuat PDIP gerah.
Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto dengan tegas membantahnya. Menurutnya, hal tersebut tidak sesuai dengan AD/ART partai. Isu dewan kolonel hanya guyonan politik.
"Saya tegaskan tidak ada yang namanya Dewan Kolonel. Ini tidak sesuai dengan AD/ART partai. Mana ada di dalam partai, struktur seperti militer. Di partai yang ada hanya Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai, Dewan Pimpinan Daerah (DPD), Dewan Pimpinan Cabang (DPC), hingga anak ranting. Sehingga tidak dikenal adanya Dewan Kolonel,” ujar Hasto dalam keterangan tertulisnya pada Rabu, 21 September 2022.
Dia mengaku telah berkoordinasi dengan Ketua Fraksi PDIP DPR RI Utut Adianto dan Sekretaris Fraksi PDIP DPR RI Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul.
Versi Hasto, keduanya menyebut isu Dewan Kolonel hanyalah guyonan dalam politik.
"Kemudian saya juga memberi tahu Pak Utut selaku ketua fraksi bahwa Fraksi PDI Perjuangan DPR RI itu tugas utamanya adalah kepanjangan dari partai di dalam memperjuangkan seluruh ideologi dan platform partai, baik fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan," terangnya.
Hasto membantah Puan Maharani sudah menyetujui Dewan Kolonel. Yang disetujui oleh Puan, lanjut Hasto, adalah kemerdekaan dalam berserikat.
“Kan saya sudah memberikan bantahan secara resmi bahwa Dewan Kolonel tidak ada. Karena kami adalah partai sebagai suatu institusi yang memperjuangkan kehendak rakyat, yang dimaksudkan Mbak Puan adalah kebebasan di dalam berserikat, berkumpul," paparnya.
BACA JUGA:Pengakuan Siap Maju Capres Dinilai Sebagai Kode PDIP Usung Ganjar Pranowo
Hasto menyebut Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri juga kaget atas mencuatnya isu pembentukan Dewan Kolonel di Fraksi PDIP tersebut.
“Ibu Mega juga kaget. Kemudian saya diminta memberi penjelasan bahwa tidak ada Dewan Kolonel,” paparnya.
Hasto menyampaikan pesan Megawati agar seluruh kader PDIP berdisiplin.
Terutama soal capres dan cawapres yang dinamikanya sangat kuat.
BACA JUGA:PDIP Berikan Nilai Minus untuk Anies Baswedan selama 5 Tahun Memimpin Jakarta, Ini Alasannya
“Ibu Ketua Umum mengingatkan bahwa berpolitik itu harus melihat konteks. Saat ini dan konteks partai adalah turun ke bawah membantu rakyat, membangun harapan rakyat, apalagi situasi yang belum pulih akibat pandemi. Kemudian disusul kebijakan yang terpaksa harus diambil terhadap kenaikan BBM," pungkasnya.
Dewan Kolonel ini digagas oleh anggota Komisi II DPR Johan Budi.
Menurut Johan Budi, Dewan Kolonel dibentuk untuk angkat elektabilitas Puan Maharani.
BACA JUGA:PDIP Berikan Nilai Minus untuk Anies Baswedan selama 5 Tahun Memimpin Jakarta, Ini Alasannya
Meski begitu, mereka juga menunggu restu dari Megawati soal capres PDIP yang akan diusung di Pilpres 2024 mendatang
"Bagaimana ini kita yang mendukung Mbak Puan, bagaimana kalau kita bikin tim. Tim yang ikut membantu Mbak Puan untuk jadi capres. Ini enggak ada kaitannya sama DPP ya. Tapi kami di fraksi ada sekelompok orang, ingin menjadi timnya mbak Puan untuk persiapan Pilpres 2024 itu," jelas Johan.
Dikatakan, Dewan Kolonel awalnya beranggotakan enam orang. Kini, tim itu telah mengalami penambahan jumlah anggota hingga 12 yang berada di 11 komisi berbeda di DPR.
BACA JUGA:PDIP Belum Juga Berikan Sinyal Dukungan untuk Ganjar Pranowo