Depok

Pemkot Depok Jelaskan 3 Tujuan BKN Lakukan Pendataan Non ASN

Pemerintah Kota Depok jelaskan tiga tujuan Badan Kepegawaian Negara (BKN) lakukan pendataan pada non Aparatur Sipil Negara (ASN).

Pemkot Depok Jelaskan 3 Tujuan BKN Lakukan Pendataan Non ASN
Sederet Aparatur Sipir Negara (ASN) Pemerintah Kota (Pemkot Depok) saat apel pagi di Balai Kota Depok, Jawa Barat.

DEPOK, FIN.CO.ID - Pemerintah Kota Depok jelaskan tiga tujuan Badan Kepegawaian Negara (BKN) lakukan pendataan pada non Aparatur Sipil Negara (ASN).

Pemerintah pusat melalui BKN tengah melakukan pendataan tenaga non ASN. Pendataan tersebut berlangsung hingga 31 Oktober 2022.

Hal ini sesuai dengan Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) RI Nomor B/1151/M.SM.01.00/2022 tanggal 22 Juli 2022.

Tepatnya tentang pendataan tenaga non ASN di lingkungan instansi pemerintah dan dalam rangka menyamakan pemahaman tujuan pendataan tenaga non ASN di lingkungan instansi pemerintah.

BACA JUGA:Keren! Wali Kota Depok Dinobatkan Ridwan Kamil Jadi Tokoh Literasi Digital 2022

Terkait hal ini, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Depok Novarita angkat bicara.

Novarita menuturkan pendataan non ASN bukan untuk mengangkat tenaga Non-ASN menjadi ASN, baik itu PNS maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tanpa tes.

Kepala BKPSDM Koa Depok itu memaparkan ada tiga tujuan yang dilakukan oleh BKN terkait pendataan tersebut.

"Pertama, untuk memetakan dan memvalidasi data pegawai non ASN di lingkungan instansi pemerintah baik dari segi sebaran, jumlah, kualifikasi serta kompetensi," kata Novarita dalam keterangan resmi.

BACA JUGA:Janin Tak Bernyawa di Kota Depok Dalam Tas Biru Bikin Gempar Warga

Berikutnya, untuk mengetahui jika tenaga non ASN yang telah diangkat oleh instansi pemerintah sudah sesuai dengan kebutuhan dan tujuan organisasi atau belum.

"Data yang sudah diinventarisir akan menjadi landasan dalam menyiapkan roadmap penataan tenaga non ASN di lingkungan instansi pemerintah," ucap Novarita.

Sementara itu, dilansir melalui situs resmi BKPSDM Kota Depok per 17 Oktober 2022 pukul 10.00 WIB, terinput jumlah tenaga non ASN yang bekerja di Pemkot Depok sebanyak 7.186 orang.

Pemkot Depok Dapat BKN Award 2022

Sebelumnya Kota Depok mendapat penghargaan BKN Award 2022  kategori Penerapan Pemanfaatan Data Sistem Informasi dan Computer Assisted Test (CAT) Pemerintah Kota Tipe Besar, Agustus lalu.

BACA JUGA:Wakil Wali Kota Depok Bilang Begini ke Anies Baswedan Jelang Masa Jabatan Gubernur DKI Jakarta Habis

Kepala (BKPSDM) Kota Depok Novarita mengatakan raihan penghargaan ini bisa menjadi acuan meningkatkan motivasi agar dapat unggul pada kategori yang lain. 

"Kota Depok mendapatkan BKN Award 2022 kategori Penerapan Pemanfaatan Data Sistem Informasi dan Computer Assisted Test Pemerintah Kota Tipe Besar," kata Novarita.

"Penghargaan ini harus jadi motivasi agar ke depan harus makin banyak kategori yang diraih oleh Kota Depok," sambungnya, 24 Agustus 2022.

Dikatakannya, unggulnya Kota Depok pada kategori itu karena komitmen untuk menghadapi reformasi birokrasi dan menjawab tantangan disrupsi ASN, sehingga dituntut agar mampu memanfaatkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan. 

BACA JUGA:Terungkap! Ini Penyebab Kebakaran Ruko Tak Jauh Dari Mako Brimob Depok, Telan 1 Korban Jiwa

"Target kami bisa mendapatkan banyak kategori yang lain tahun depan," ucap Novarita.

Sementara itu, Sekretaris BKD Provinsi Jawa Barat (Jabar) Yulia Dewita mengatakan, penghargaan BKN Award adalah apresiasi skala nasional untuk manajemen kepegawaian. Ini yang memberikan penghargaan dari pusat yakni BKN. 

Pada tahun 2022, di Jabar  terdapat 12 yang mendapatkan penghargaan, termasuk Pemerintah Provinsi Jabar dan 11 kabupaten dan kota di Jabar yang mendapatkan penghargaan BKN Award 2022 untuk berbagai kategori. 

Dikatakan Yulia penilaian award dinilai dari bagaimana kota dan kabupaten dalam hal kelola kepegawaian.

BACA JUGA:Kebakaran Toko Buku di Kelapa Dua Depok, Tak Jauh Dari Mako Brimob

Misalnya dalam penerimaan calon pegawai, sistem informasi kepegawaian, dalam implementasi dalam kinerja. 

"Kota depok sebagai salah satu penerima penghargaan, indikasinya sudah baik melakukan kelola kepegawaian di aspek tertentu. Kita sangat apresiasi karena bersifat nasional," tutup Yulia.

Berita Terkait