Tegas! Jokowi Bilang Rencana Reshuffle Selalu Ada, 'Menteri Antitesa' dari Nasdem Bakal Diganti?
Presiden Joko Widodo (Jokowi)-BPMI Setpres-
"Yang disampaikan Pak Jokowi sangat bagus. Apalagi reshuffle adalah hak prerogatif presiden. Pak Jokowi perlu menteri yang loyal dan solid untuk bekerja bersama demi menyelesaikan permasalahan rakyat," ujar Hasto di Sekolah PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, pada Kamis, 13 Oktober 2022.
Hasto berharap Pemilu 2024 mendatang, masyarakat berada dalam kondisi yang baik.
Karena itu, kondisi di dalam kabinet pun harus baik. Hasto menegaskan Jokowi memiliki hak penuh mengevaluasi para menterinya.
BACA JUGA:Jawab Sindiran PDIP, NasDem Pilih Anies Baswedan Bukan sebagai Petugas Partai!
"Terutama menteri yang melakukan antitesa dari visi dan misi presiden. Sehingga Pak Jokowi dapat menggunakan kewenangan penuh yang dimilikinya untuk melakukan evaluasi kepada menterinya yang tidak menjalankan perintah presiden," beber Hasto.
Diketahui ada tiga kader Partai Nasdem yang menjabat sebagai menteri di Kabinet Indonesia Maju.
Ketiganya adalah Syahrul Yasin Limpo (Menteri Pertanian), Siti Nurbaya (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan) dan Johnny G Plate (Menkominfo).
BACA JUGA:Soal NasDem Deklarasi Anies, PDI-P: Jangan Calonkan Orang yang Punya Kebijakan Berbeda
Nasdem Optimitis Kadernya Tidak Direshuffle
Sebelumnya, Partai Nasdem meyakini presiden Jokowi tidak akan merombak menteri yang berasal dari partainya.
"Saya kok tidak yakin Pak Jokowi akan sesempit itu dalam melihat dinamika politik yang terjadi. Bukankah siapapun sah untuk menyatakan diri bakal maju menjadi capres di 2024 nanti? Bukankah sah juga sebuah partai politik mencalonkan seseorang untuk menjadi capres di 2024 mendatang?" ujar Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya kepada wartawan, Selasa, 4 Oktober 2022 lalu.
Dia menyebut, kepemimpinan Jokowi sudah memasuki periode kedua. Sejak awal hingga akhir periode nanti, Nasdem tetap mendukung kepemimpinan Jokowi.
"Kecuali kami menyatakan tidak mendukung beliau lagi di periode berikutnya, maka itu menjadi make sense jika ada reshuffle kabinet. Tapi ini kan tidak. Kami tetap bersama dengan Pak Jokowi sampai akhir masa jabatan nanti. Adapun yang sekarang ini adalah untuk Pilpres 2024. Maka apa yang kami lakukan adalah sesuatu hal yang lumrah dan wajar sebagai kelompok politik," terang Willy.
Seperti diberitakan, Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (NasDem) Surya Paloh menonaktifkan Zulfan Lindan dari kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem.
Sumber:
