Nasional

Ambang Batas Minimal Usia Capres 40 Tahun Gak Fair, Emil Dardak: Percayakan Saja Rakyat yang Menentukan!

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, sudah mengatur tentang persyaratan usia minimal bagi Capres dan Cawapres

Ambang Batas Minimal Usia Capres 40 Tahun Gak Fair, Emil Dardak: Percayakan Saja Rakyat yang Menentukan!
Tangkapan layar Youtube, Ketua DPP Partai Demokrat Jawa Timur yang juga Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak, saat mengikuti diskusi Disposisi oleh Prodewa dan Total Politik bertajuk 'Dilema Pilpres 2024: Presidential Threshold dan Syarat Mini

JAKARTA, FIN.CO.ID --  Ambang batas minimal usia calon presiden (Capres) 40 tahun dianggap tidak fair dan membebani demokrasi di Indonesia. Pasalnya, banyak calon-calon potensial yang justru tidak bisa maju sebagai Capres, karena terhambat dengan aturan tersebut. 

Sebagaimana diketahui, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, sudah mengatur tentang persyaratan usia minimal bagi calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

BACA JUGA:Waduh! Jika Anies Baswedan Jadi Capres Pemilu 2024, Ketua Umum Pemuda Pancasila Bilang Begini

BACA JUGA:Kata Pengamat, Ini Tandem Ideal Puan untuk Diusung PDIP Maju jadi Capres di Pemilu 2024

Di dalam Pasal 169 huruf q UU 7/2017 disebutkan, usia minimal untuk seseorang bisa menjadi capres dan cawapres adalah 40 tahun. 

Hal ini menimbulkan pro kontra di masyarakat. Ada yang setuju, namun ada juga yang dengan tegas menolak aturan tersebut. 

Belum lagi aturan mengenai Presidential Treshold 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara nasional. Hal itu juga dinilai sebagai sesuatu yang membebani demokrasi di Indonesia. 

Salah satu tokoh yang tidak setuju dengan aturan itu adalah Ketua DPP Partai Demokrat Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak atau Emil Dardak. 

BACA JUGA:Duo Capres Airlangga-Puan Bertemu Pekan Depan

BACA JUGA:Siapa Capres yang Bakal Diusung PPP? Ini Jawaban Plt Ketua Umum

Wakil Gubernur Jawa Timur itu mengatakan, ia tidak setuju dengan aturan Presidential Treshold, termasuk juga aturan batas minimal usia Capres. 

"Saya dengan tegas menyatakan kalau saya tidak setuju dengan sistem yang berlaku saat ini," ujar Emil dalam diskusi Disposisi oleh Prodewa dan Total Politik bertajuk 'Dilema Pilpres 2024: Presidential Threshold dan Syarat Minimal Usia Capres-Cawapres' di Jakarta Pusat, Sabtu 1 Oktober 2022. 

Emil Dardak yang bergabung dalam diskusi itu secara virtual mengatakan, sistem pemilu yang akan berlaku untuk kontestasi 2024 itu tidak mencerminkan demokrasi yang sesungguhnya. 

"Kenapa demikian, karena pada saat rakyat merasa tidak setuju dengan pilihan para elit politik. Kalau sebelum pemilu, kan mereka bisa melihat partai kira-kira punya tokoh siapa, dan berdasarkan itu mereka akan nyoblos partai itu. Bukan saja untuk wakil rakyatnya, tapi juga untuk siapa yang akan dicalonkan sebagai Presiden," tuturnya. 

BACA JUGA:NasDem Umumkan Capres dan Koalisi pada 10 November, Siapa Calon Terkuat?

BACA JUGA:Poling Gus Nadir Soal Capres 2024 Dimenangkan Anies, Husin Shihab Ungkap 3 Hal Ini Bisa Merajalela

"Sedangkan kalau sekarang, kita gak cocok dengan yang ditentukan para elit, gak ada jalurnya. Inilah yang membuat saya berani mengambil posisi bahwa kami tidak setuju apabila pilpres dan pileg serentak diberlakukan treshold yang hasilnya digantungkan kepada hasil pemilihan 5 tahun yang lalu," sambungnya lagi. 

Sementara itu terkait dengan batas minimal usia Capres 40 tahun, Emil Dardak menyebut bahwa pilihan itu seharusnya dikembalikan saja kepada rakyat. 

"Percayakanlah kepada rakyat untuk kemudian menentukan apakah seseorang itu terlalu muda atau tidak," tegasnya. 

Suami dari Arumi Bachsin itu mencontohkan seperti negara Perancis, dimana Emmanuel Macron ketika terpilih sebagai Presiden pertama kali saat berusia 38 tahun. 

BACA JUGA:Terungkap Alasan Giring Ogah Dukung Anies Jadi Capres di Pemilu 2024

BACA JUGA:Giring ke Bekasi, Pastikan PSI Tidak Akan Dukung Anies Baswedan Jadi Capres

"Jadi saya gak mau mengatakan dari 40 (tahun) turunin jadi 35 (tahun, red) bukan, tapi marilah kita revisi lagi, menetapkan syarat-syarat umur, pada akhirnya ada Pansel, misalnya pemilihan. Kalau kepada demokrasi, ada pilihan rakyat. Jadi menurut saya, ini yang perlu kita pertimbangkan bersama," tegasnya. 

Aturan Pemilu Membebani Demokrasi

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno mengatakan bahwa aturan mengenai Presidential Treshold maupun aturan mengenai batas minimal usia Capres 40 tahun, sangat membebani demokrasi Indonesia. 

"Ini bahwa ambang batas presiden dan syarat minimum umur calon Presiden itu adalah menambah beban demokrasi kita," ujar Adi Prayitno.

Pasalnya, diksi-diksi lain mengenai Capres juga sebenarnya sudah menjadi stigma di Indonesia, seperti halnya aturan bahwa Capres harus orang Jawa dan beragama Islam, meskipun hal itu bukan aturan resmi dan tertulis, hanya menjadi diksi di masyarakat. 

BACA JUGA: Megawati Blak-blakan Soal Capres 2024 yang Diusung PDI Perjuangan

BACA JUGA:#SaveAniesBaswedan Jadi Trending Topik di Twitter, Ragam Komentar

"Kan kita itu misalnya untuk jadi Presiden harus orang Jawa, harus Islam. Islam pun, harus pakai kerudung yang rapi, gak kelihatan bajunya. Itu di Indonesia, ditambah dengan begini-begini Undang-Undang pemilu (Aturan Treshold dan usia), harus 40 tahun umurnya, ambang batas presiden harus 20 persen, ini kan beban politik kita secara umum menumpuk, yang kemudian membuat demokrasi kita seperti itu," kata dia. 

Mengubur Mimpi Anak Muda Jadi Pemimpin

Kritikan tajam mengenai sistem Pemilu di Indonesia juga muncul dari Politisi muda senayan, Hillary Brigitta Lasut. 

Anggota Komisi 1 DPR RI dari Fraksi Nasdem itu menilai, aturan Pemilu di Indonesia serta stigma mengenai pemimpin di Indonesia yang terjadi saat ini, menguburkan mimpi banyak anak muda untuk menjadi pemimpin. 

Brigitta mengatakan, kecil kemungkinan jika orang seperti dirinya terpilih menjadi presiden. Menurutnya, hal itu tidak akan terjadi apabila sistem pemilihan capres diubah.

BACA JUGA:Megawati Kaget Ada Dewan Kolonel di PDIP untuk Puan Maharani Capres 2024

BACA JUGA:Siapa Berani Jegal Pencapresan Prabowo Subianto?

"Karena namanya partai itu play to win. Mana ada orang Indonesia berpikir partai Indonesia ini kalau ngitung-ngitungan dia Cina, umur 20 tahun, orang Manado, Kristen pula menjadi presiden, gimana ngitungnya bro? Kecuali mungkin di Indonesia ini kita ubah sistem pemilihannya," jelas Brigitta.

"Kita ubah biar anak indonesia itu bisa mimpi bahwa calon presidennya itu bisa mungkin perempuan 25 tahun, orang dari sulawesi, bukan dari pulau Jawa itu caranya cuma satu, bagaimana supaya pemilu tetap demokratif one man one vote, tapi satu provinsi ngitungnya satu. Kalau mau kayak gitu itu baru demokrasi, tapi kalau begini terus sampai mati gue nggak bakal dicalonin bro," tambahnya.

Brigitta menyebut, ada sejumlah kriteria figur yang nyaris tak mungkin jadi presiden. Brigitta menilai dia termasuk orang yang nyaris tak mungkin jadi presiden karena keadaan tersebut.

Yang keriting, cokelat atau yang mungkin dari ujung mana, sipit, putih jarang banget akan ada dihitung sebagai calon presiden, mau dia kerja kaya orang gila pun, selagi mahasiswa atau masyarakat belum saling bahu membahu merubah sistem pemilihan di Indonesia. Jadi kalau mau gimanapun ya mau gimana?" ujar Brigitta.

BACA JUGA:Begini Respons Iwan Fals Saat Tahu Anies Baswedan Siap Maju Capres 2024

BACA JUGA:JK Ditanya Capres 2024: Tentu Salah Satu Calon di Sini, Pak Airlangga Kan

"Tetap saja nanti yang akan jadi presiden yang Islam dan Jawa, karena itu ya memang begitu keadaannya terus mau apalagi?" tambahnya.

Aturan Pemilu yang Berlaku Saat Ini

Sebagaimana diketahui, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sudah mengatur tentang persyaratan usia minimal bagi calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2024. 

Meski dalam hal teori semua warga negara berhak untuk menjadi peserta Pilpres 2024, tetapi ada sejumlah persyaratan yang mesti dipenuhi yang diatur dalam UU 7/2017. 

Di dalam Pasal 169 huruf q UU 7/2017 disebutkan, usia minimal untuk seseorang bisa menjadi capres dan cawapres adalah 40 tahun. 

BACA JUGA:Terungkap Pesan Terakhir Brigadir J Kepada Ibunya Sebelum Dibunuh: Bangun Mamak, Baca Alkitab!

BACA JUGA:Ini Sosok Devina Kirana yang Diduga Jadi Selingkuhan Rizky Billar

Selain itu, capres dan cawapres juga harus mempunyai nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan melaksanakan kewajiban membayar pajak dalam 5 tahun terakhir.

Terkait syarat latar belakang pendidikan, Pasal 169 huruf r UU Pemilu menyatakan capres dan cawapres berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat. 

Capres dan cawapres 2024 juga disyaratkan tidak boleh mempunyai riwayat dipenjara karena melakukan tindak pidana yang ancaman hukumannya 5 tahun atau lebih. 

Selain itu, capres dan cawapres juga disyaratkan Tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya.

BACA JUGA:Komparasi Mitsubishi Xpander vs Hyundai Stargazer vs Toyota Veloz, Siapa Lebih Unggul?

BACA JUGA:Kecanggihan New Wuling Cortez, Satu-satunya di Kelasnya yang Punya Fitur Turbo

Capres dan cawapres juga harus bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia, tidak memiliki utang, tidak sedang dicalonkan sebagai anggota DPR, DPD atau DPRD serta tidak pernah melakukan perbuatan tercela. 

Selain itu, menurut Pasal 169 huruf e UU Pemilu, capres dan cawapres mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden serta bebas dari penyalahgunaan narkotika. 

UU Pemilu juga mengatur tentang ambang batas pencapresan. Yaitu capres dan cawapres harus didaftarkan oleh partai politik atau gabungan partai politik pemilik 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara nasional.

Berita Terkait