Paulus Waterpauw Desak Gubernur Lukas Enembe Mundur: Daripada Ditangkap KPK
Pj Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw-paulus waterpauw-instagram
AHY mengatakan, setidaknya ada dua kali intervensi. Yakni pada tahun 2017 dan tahun 2021.
AHY menyebut, pada tahun 2017, ada elemen negara yang menyodorkan nama bakal calon wakil Gubernur Papua dampingi Lukas Enembe di Pilkada 2018.
Pada saat itu, Partai Demokrat hadir melakukan pembelaan terhadap Lukas Enembe.
BACA JUGA:AHY Ungkap Kondisi Lukas Enembe: 4 Kali Kena Stroke Hingga Keterbatasan Bicara
"Pada tahun 2017 Partai Demokrat pernah memberikan pembelaan kepada Bapak Lukas Enembe ketika ada intervensi dari elemen negara untuk memaksakan salah seorang bakal cawagub sebagai wakilnya Pak Lukas dalam pilkada tahun 2018 yang lalu," kata AHY dalam konferensi pers, Kamis 29 September 2022.
AHY mengatakan, Partai Demokrat saat itu tidak terima dengan adanya intervensi dari elemen negara untuk cawagub Papua.
Sebab Partai Demokrat kata dia, saat itu punya kewenangan penuh menentukan cawagubnya.
Hingga pada Pilkada Papua 2018, AHY menyebut Lukas Enembe pernah diancam untuk dikasuskan.
BACA JUGA:AHY Copot Lukas Enembe dari DPD Demokrat Papua!
"Soal penentuan cagub dan cawagub Papupa dalam Pilkada Papua tentu sepenuhnya merupakan kewenangan Partai Demokrat, apalagi waktu itu Partai Demokrat bisa mengusung sendiri calon-calonnya. Ketika itu Pak Lukas diancam untuk dikasuskan secara hukum apabila permintaan pihak elemen negara tersebut tidak dipenuhi," ujar AHY.
Namun AHY mengatakan, upaya intervensi dari negara itu akhirnya tidak terjadi karena Partai Demokrat tegas menolak.
"Alhamdulillah atas kerja keras Partai Demokrat, intervensi yang tidak semestinya itu tidak terjadi," imbuhnya.
Kemudian terjadi lagi intervensi elemen negara yang kedua kalinya, yakni pada tahun 2021.
BACA JUGA:Terungkap Percakapan Lukas Enembe dengan Direktur Penyidik KPK
Ketika Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal meninggal dunia. Muncul kembali pihak-pihak yang tak bertanggung jawab seseorang untuk mengisi Wagub Papua yang kosong.
Sumber:
