Pemprov DKI Kurang Proaktif Jalankan Program Jakpreneur, Politisi Ungkap Anggaran Sebesar Rp 47 M

Pemprov DKI Kurang Proaktif Jalankan Program Jakpreneur, Politisi Ungkap Anggaran Sebesar Rp 47 M

Kantor DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat. (ist)--

JAKARTA, FIN.CO.ID - Program Jakpreneur di DKI belum mengalami perkembangan signifikan.

Kondisi demikian dianggap kalangan politisi Kebon Sirih lantaran kurang maksimalnya Pemprov DKI dalam sosialisasi.

Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta menilai, program penumbuhan wirausaha baru atau Jakpreneur belum optimal. 

(BACA JUGA:Jadi Marketplace-nya UMKM, Cloud Kitchen Jakpreneur RuangRasa Hadir di 8 Pusat Belanja ITC Jakarta)

Perlu pengembangan program agar warga Jakarta antusias untuk bergabung dalam Jakpreneur.

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail mengatakan, salah satu penyebab program tersebut belum dapat diterima dengan baik lantaran banyak masyarakat yang mengaku kesulitan untuk mendapat pelatihan.

“Ini saya terus terang terkait sama rekrutmen Jakpreneur ini sudah banyak dapat informasi dari lapangan di semua wilayah kota masih kurang greget. Padahal anggaran sudah kita maksimalkan di pembahasan anggaran tahun lalu,” ujar Ismail di gedung DPRD DKI, Selasa (13/9/2022).

Bahkan, terdapat warga yang mengaku tidak puas akan informasi yang diberikan petugas di kantor kecamatan ketika ingin mendaftar offline sebagai peserta Jakpreneur. 

(BACA JUGA:Cegah Pembiayaan Bermasalah, LPDB-KUMKM Utamakan Prinsip Good Corporate Governance)

Padahal, anggaran yang digelontorkan untuk kegiatan penumbuhan wirausaha industri baru di enam wilayah kota dan kabupaten cukup besar, yakni Rp. 47 miliar.

“Ketika mereka mendatangi kantor Kecamatan untuk mendaftar, belum terlayani dengan baik. Harusnya dengan anggaran yang cukup itu bisa jadi modal bagi pelaksana melakukan jemput bola. Harus proaktif,” ungkapnya.

Di lokasi yang sama, Asisten Perekonomian dan keuangan Setda DKI Jakarta Sri Haryati mengaku siap untuk menggencarkan soaialisasi.

Harapannya, mempermudah masyarakat untuk mendaftar dan dapat menjadi tulang punggung sistem ekonomi kerakyatan dalam mengurangi masalah kemiskinan dan pengangguran.

(BACA JUGA:Kabar Pencapresan Anies Mau Dijegal, Kader Demokrat Ngaku Ada Genderuwo 2024)

Sumber: