KP3I: Tidak Tertutup Kemungkinan Beberapa Bulan ke Depan Menteri-Menteri Jokowi Mundur Satu per Satu
Ilustrasi, Aksi demo mahasiswa yang menolak kenaikan harga BBM bersubsidi di Patung Kuda-Ricky Prayoga-Antara
JAKARTA, FIN.CO.ID - Kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM masih terus menuai kritik hingga aksi unjuk rasa.
Menanggapi hal itu, Direktur Eksekutif Komite Pemantau dan Pemberdayaan Parlemen Indonesia (KP3-I) Tom Pasaribu menilai, pemerintah akan serba salah atas keputusan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).
Sebab, tidak seharusnya BBM naik kalau pengelolaan APBN benar-benar untuk kepentingan rakyat.
(BACA JUGA:Mengejutkan! Soal Kinerja 5 Tahun Anies Baswedan, Begini Penilaian Partai Demokrat )
Dengan situasi maraknya aksi unjuk rasa seperti sekarang ini, kata Tom, kritikan datang dari berbagai elemen.
Sebaiknya, sambung dia, pemerintah tidak mempertahankan ego, melainkan bersikap bijak.
Bersikap bijak dimaksud, yakni segera menurunkan harga BBM sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
“Apapun yang dilakukan pemerintah untuk mempertahankan kekuasaannya sepertinya akan kandas. Pemerintah akan tetap lengser karena kekuatan yang dipergunakan pemerintah selama ini sudah di titik nadir nol,” ujar dia, Selasa (13/9/2022).
(BACA JUGA:Demo Tolak Kenaikan BBM di Patung Kuda Memanas, Massa Coba Jebol Kawat Berduri)
Kini, lanjut Tom, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sedang mempertanggungjawabkan ucapan-ucapannya ketika belum menjadi presiden.
Termasuk janji-janji Jokowi saat kampanye.
“Jokowi bukanlah seorang yang memiliki kharisma seperti Soeharto. Sekarang tinggal bagaimana Jokowi mencari solusi yang lebih baik untuk menyelamatkan kekuasaannya,” kata Tom.
Selain itu, sambung Tom, sepertinya partai koalisi mulai berpikir untuk bertindak diam menyelamatkan diri.
(BACA JUGA:FPI Serukan Demo di Depan Istana 12 September, Ferdinand: Mereka Bukan Sedang Membela Rakyat)
Sumber:
