Nasional

Apakah Bharada E Bisa Tolak Perintah Ferdy Sambo untuk Tembak Brigadir J ? Ini Kata Deolipa

Richard Eliezer atau Bharada E merupakan tersangka pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat alias Brigadir J saat terjadi dirumah dinas Irjen Ferdy Samb

Apakah Bharada E Bisa Tolak Perintah Ferdy Sambo untuk Tembak Brigadir J ? Ini Kata Deolipa
Mantan Pengacara Bharada E, Deolipa Yumara (kanan) / Ist

JAKARTA, FIN.CO.ID - Richard Eliezer atau Bharada E merupakan tersangka pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat alias Brigadir J saat terjadi dirumah dinas Irjen Ferdy Sambo, di Duren Tiga Jakarta Selatan.

Berdasarkan keterangan Kapolri, Bharada E menembak Brigadir J atas perintah langsung dari Ferdy Sambo.

Lalu apakah Bharada E bisa menolak perintah Ferdy Sambo untuk melakukan penembakan terhadap mendiang Brigadir Yoshua.

Deolipa Yumara selaku mantan kuasa hukum Bharada E berikan jawaban serius mengenai hal tersebut.

(BACA JUGA:Terungkap! Brigadir J Berada di Luar Rumah, Sesaat Sebelum Dibunuh Ferdy Sambo)

Dalam tayangan Youtube Metrotvnews berjudul: 'motif 'dewasa' Sambo Bunuh Yosua'. Ketika Zilvia Iskandar bertanya kepada Deolipa soal alasan Ferdy Sambo menyuruh Bharada E untuk menembak Brigadir J.

Deolipa mengatakan perbandingan usia Ferdy Sambo dan Bharada E sangat jauh. Hal tersebut sangat berpengaruh dalam pola pikir.

"Mana ada seorang Jenderal, memerintah anak buah terus ngasih tahu alasannya, nggak perah ada," ucap Deolipa dilansir FIN.co.id melalu channel youtube Metrotv pada Senin 15 Agustus 2022.

"Kalo Jenderal nyuruh 'eh elu ambil tas gua' titik," ungkapnya.

(BACA JUGA:Siap-siap Ferdy Sambo, Kejagung Turunkan 30 Jaksa Kawal Kasus Pembunuhan Brigadir J )

Ketika Deolipa  ditanya soal tekanan yang diberikan Ferdy Sambo ke Bharada E untuk menembak Brigadir J.

"Tekanan itu adalah situasional, dalam hitungan 5 mnit 10 menit ketika 'kamu tembak' 'tembak-tembak'. Itu kan menekan sekali. Dia angota Brimob ini buka polisi biasa, anggota Brimob yang biasanya menembak sasaran. Perintahnya anaggota Brimob membunuh bukan perintahnya menangkap. Kalau emang musuh ya tembak, karena Brimob ini semi militer," ucap Deolipa.

Namun dalam peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2022, Sebenarnya Bharada diperbolehkan menolah perintah atasan atas alasan tertetu.

Dalam pasal pasal 6 ayat (2) huruf b Perkap 7 tahun 2022 menyebutkan, Setiap Pejabat Polri yang berkedudukan sebagai bawahan wajib: menolak perintah Atasan yang bertentangan dengan norma hukum, norma agama, dan norma kesusilaan. Berikut bunyi dalam aturan tersebut, dikutip Rabu (10/9).

(BACA JUGA:Mahfud MD Ungkap Upaya Pengkondisian Dalam Kasus Brigadir J, Sambo Bikin Jebakan Psikologis Agar Orang Percaya)

Kendati telah diatur dalam Perpol, Poengky menyadari bahwa aturan tersebut masih sulit dipraktikkan oleh petugas, khususnya bawahan saat menerima tugas dari atasan.

"Tetapi memang dalam praktiknya, dapat dipahami jika seseorang dengan pangkat paling rendah di Kepolisian. Bagaikan bumi dan langit dengan atasannya yang seorang jendral, pasti sulit melawan," sebut Poengky.

Oleh sebab itu, Poengky memandang Bharada E yang mengajukan justice collaborator sebagai saksi kunci harus dijaga keselamatannya. Tujuannya agar keterangan Bharada E dapat membantu timsus mengungkap secara jelas kasus pembunuhan Brigadir J.

"Maka yang bersangkutan perlu dilindungi dan dijamin keselamatannya agar dapat bersaksi yang sebenar-benarnya di pengadilan untuk mengungkap kasus ini," tuturnya.

(BACA JUGA:Tersangkut Kasus Brigadir J, Begini Nasib Perwira Polda Metro Jaya yang Ditahan Tim Itsus Polri )

"Penyidik Tim Khusus perlu mengungkap apakah ada dugaan ancaman yang dilakukan FS pada E? Sehingga ada tambahan pasal yang menjerat FS jadi makin berlapis," tambah dia.

Bharada E Dapat Perlindungan Darurat.

Permintaan perlindungan yang diajukan Bharada E alias Rhicard Eliezer akhirnya dikabulkan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). 

Perlindungan kepada Bharada E ini dilakukan setelah LPSK melakukan asesment di Bareskrim Polri.

Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo mengatakan, pihaknya telah setuju untuk memberikan perlindungan darurat kepada Bharada E.

(BACA JUGA:TKP Tewasnya Brigadir J di Duren Tiga Bakal Diperiksa Komnas HAM, Labfor, Inafis dan Dokter Kepolisian)

Kata Hasto, asesmen tersebut dilakukan setelah Richard Eliezer mengajukan Justice Collaborator (JC) pada Senin lalu.

Ia melanjutkan, perlindungan darurat yang diberikan kepada Bharada E ini dilakukan setelah kunjungan dua pimpinan. 

Yakni Edwin Partogi Pasaribu dan Achmadi yang langsung menemui Bharada E yang telah ditetapkan menjadi tersangka penembakan Brigadir J di Bareskrim Polri. 

"Kita sudah ketemu dan sudah asesmen sekaligus," kata Hasto dikutip Minggu 14 Agustus 2022.  

(BACA JUGA:Fakta Baru Kasus Pembunuhan Brigadir J: Dia Masuk ke Rumah Dipanggil Ferdy Sambo)

Menurut Hasto, diberikannya perlindungan darurat tersebut diberikan sementara karena keputusan perlindungan secara menyeluruh baru bisa diputuskan setelah LPSK melakukan rapat paripurna, besok 15 Agustus 2022. 

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) tak bisa memberikan perlindungan terhadap istri Ferdy Sambo, Putri Candrawathi.

Keputusan itu ditetapkan lantaran penyelidikan dugaan pelecehan seksual yang dilaporkan Putri Candrawathi ke Bareskrim Polri telah dihentikan.

Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo mengatakan, permohonan perlindungan yang dilayangkan Putri Candrawathi kepada pihaknya berkaitan pelaporan dugaan pelecehan seksual.

(BACA JUGA:Lemkapi: Kasus Pembunuhan Brigadir J Wajib Jadi Bahan Introspeksi Polri)

Namun setelah penanganan laporan itu resmi dihentikan, ia menyatakan LPSK tak bisa memberikan perlindungan.

“Permohonan ke LPSK itu kan berkaitan dengan pelaporan Bu PC ke polisi ya. Status hukumnya sampai kemarin kan belum jelas. Nah, sekarang setelah jelas ya tentu saja LPSK tidak bisa memberikan perlindungan karena status hukumnya kan jadi membingungkan ini, apakah bu PC itu korban atau dia berstatus lain,” ujar Hasto Atmojo Suroyo kepada wartawan, Sabtu, 13 Agustus 2022.

Dijelaskannya, LPSK tidak bisa memberikan perlindungan kepada Putri Candrawathi karena status hukumnya yang masih belum jelas.

“Ya karena statusnya menjadi tidak jelas ini, apakah korban atau saksi atau berstatus lain, yang jelas kan bukan saksi bukan korban ini, sementara permohonannya kan waktu itu sebagai korban,” paparnya.

(BACA JUGA:Sambo Jadi Tersangka, Tapi Kok Keberadaan Kaos Putih Bertuliskan We Need Art Milik Brigadir J Belum Terungkap?)

Lebih lanjut, LPSK kemungkinan tidak memberikan perlindungan kepada Putri lantaran kasusnya tidak ada setelah dihentikan penanganannya oleh Bareskrim Polri.

“Kemungkinan besar (perlindungan tidak diberikan) karena kasusnya sendiri tidak ada. Jadi pidananya kan tidak ada itu, tindak pidana yang dia laporkan di mana dia mengaku sebagai korban itu tindak pidananya tidak ada, jadi tentu LPSK nggak bisa memberikan perlindungan,” pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo memberikan kesimpulan sementara atas hasil asesemen terhadap istri Ferdy Sambo, Putri Candrawathi.

Asesmen dilakukan menindaklanjuti permohonan perlindungan yang diajukan Putri Sambo atas kasus kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J.

(BACA JUGA:Denny Siregar Tolak Tawaran Erick Thohir Jadi Komisaris, Alasannya Bikin Geleng Kepala)

Hasto menyatakan, berdasarkan kesimpulan sementara, Putri istri Ferdy Sambo tidak memerlukan perlindungan dari LPSK.

“Jadi ya, untuk Ibu Putri kesimpulan kami sementara, yang bersangkutan tidak memerlukan perlindungan LPSK,” ucap Hasto kepada wartawan, Rabu, 10 Agustus 2022.

Ia menyebut, perlindungan terancam gagal diberikan lantaran Putri Candrawathi masih enggan dimintai keterangan oleh LPSK.

Berita Terkait