JAKARTA, FIN.CO.ID- Ketua Umum Partai Gerinda, Prabowo Subianto dan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, kompak bersama-sama melakukan pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai peserta Pemuli 2024, pada Senin 8 Agustus 2022.
Rombongan Prabowo dan rombongan Cak Imin tiba di gedung KP pada pukul 15.00 WIB. Mereka nampak secara kompak mengenakan kemeja berwarnah putih dan peci berwarnah hitam.
Mereka diiringi oleh drum band terlihat mengiringi keduanya. Bendera PKB dan Partai Gerindra dipegang oleh salah satu kader masing-masing partai.
Direktur Eksekutif Skala Survei Indonesia (SSI) Abdul Hakim MS mengatakan, kedua partai secara bersama-sama melakukan pendaftaran menunjukan keseriusan berkoalisi.
(BACA JUGA: Simulasi Capres Pemilu 2024 Koalisi PDIP-Gerindra Memimpin, Pasangan Prabowo-Puan Posisi Tertinggi )
(BACA JUGA:PPP Klaim Jokowi Berikan Dukungan ke Ganjar dan Prabowo untuk Capres 2024)
“Pendaftaran yang dilakukan secara bersamaan ini, hemat saya, menunjukkan bahwa Gerindra-PKB ingin menunjukkan keseriusan berkoalisi menghadapi Pemilu 2024," kata Abdul Hakim dam keterangan di Jakarta Senin 8 Agustus 2022.
Menurut Abdul Hakim, setelah sempat menyatukan pandangan beberapa waktu lalu, pendaftaran Gerindra-PKB yang dilakukan secara bersamaan ini mempertegas keseriusan mereka.
Hakim mengatakan keseriusan koalisi itu tak lain untuk bisa memenuhi ambang batas presiden 20 persen yang menjadi syarat minimum untuk bisa mengusung capres-cawapres pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
(BACA JUGA: Singgung Pemimpin Kelas Dunia, Politikus PDIP Puji Prabowo Berpidato Bahasa Inggris Tanpa Teks)
(BACA JUGA:Wow! Survei Terbaru Prabowo Unggul dari Anies, Popularitasnya Juga Tertinggi)
“Kursi mereka berdua kalau digabungkan sudah memadai. Jumlahnya sudah 23,7 persen. Itu sudah lebih dari cukup untuk mengusung pasangan capres-cawapres” kata Hakim.
Ketika ditanyakan terkait komentar pendiri SMRC Saiful Mujani yang berkomentar terhadap koalisi Partai Gerindra-PKB melalui akun Twitter-nya, Hakim enggan memberikan komentar. Namun, Hakim berharap lembaga survei akan lebih elok jika berbicara substansi.
"Ada baiknya lembaga survei menahan diri untuk memberikan komentar di luar ranah keahliannya. Sudah saatnya lembaga survei harus lebih banyak bicara substansi dan memberikan data faktual tentang realitas politik yang ada kepada masyarakat berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan masing-masing lembaga," ujarnya.
