Kapolres Jaksel Belum Tetapkan Bharada E Sebagai Tersangka Usai Tembak Brigadir J, Ternyata Ini Alasannya
Kapolres Metro Jakarta Selatan (Jaksel) Kombes Pol. Budhi Herdi Susianto belum tetapkan Bharada E sebagai tersangka usai tembak Brigadir J.
JAKARTA, FIN.CO.ID - Ternyata ini alasan Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Metro Jakarta Selatan (Jaksel) Kombes Pol. Budhi Herdi Susianto belum tetapkan Bharada E sebagai tersangka usai tembak Brigadir J.
Diketahui kalau Bharada E sempat baku tembak dengan Brigadir J hingg tewas di kediaman Kadiv Propam Polri Irjen Pol Ferdy Sambo.
Kombes Pol. Budhi memastikan hingga kini belum ada bukti yang mendukung Bharada E ke arah peningkatan status menjadi tersangka.
Baca Juga
"Perlu kami sampaikan yang bersangkutan (Bharada E) sebagai saksi," jelas Budhi Herdi dalam konferensi pers, Selasa (12/7/2022).
(BACA JUGA:Lebih Sulit)
"Karena sampai saat ini kami belum menemukan satu alat bukti pun yang mendukung untuk meningkatkan statusnya sebagai tersangka," sambungnya.
Diberitakan sebelumnya, proses penyelidikan baku tembak di kediaman Kadiv Propam Polri Irjen Pol Ferdy Sambo terus berlanjut.
Sebanyak empat saksi telah diperiksa dan kasus berdarah ini menewaskan Brigadir J di lokasi akibat peluru.
"Sejauh ini ada empat orang saksi yang sudah menyelesaikan BAP dan dua lagi sedang proses," kata Kombes Pol. Budhi dilansir PMJ News.
(BACA JUGA:Mabes Polri Beri Penjelasan Tak Terduga Tentang Status Hukum Bharada E yang Tembak Brigadir J)
Selain itu, polisi akan melakukan pemeriksaan terhadap dua saksi lainnya terkait kasus penembakan tersebut.
Salah satu saksi yang telah diperiksa seseorang berinisial R. Saat kejadian selain Brigadir J dan Bharada E, ada satu orang lainnya yakni K.

Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Pol. Budhi Herdi Susianto (tengah) saat memberikan keterangan pers. -PMJ News-
Wakapolri Pimpin Langsung
Baca Juga
Di sisi lain Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo akhirnya memberi pernyataan terkait kasus baku tembak anggotanya.
Dia menegaskan akan membentuk tim gabungan yang akan dipimpin langsung oleh Wakapolri Komjen Pol Gatot Eddy Pramono.
(BACA JUGA:Mabes Polri Ungkap Motif Mengejutkan Bharada E Tembak Brigadir J yang Lecehkan Istri Kadiv Propam)
"Saya sudah membentuk tim khusus yang dipimpin oleh Pak Wakapolri," kata Sigit ke awak media, Selasa (12/7/2022).
Tim ini, kata Sigit, beranggotakan Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum), Kabareskrim, Asisten Kapolri Bidang SDM, dan beberapa usur lain yang dilibatkan seperti Provos dan Paminal.
Tim ini juga melibatkan mitra kepolisian dari unsur eksternal yakni Kompolnas dan juga Komnas HAM.
Baca Juga
"Polri juga sudah menghubungi rekan-rekan dari luar, Kompolnas dan Komnas HAM, terkait isu yang terjadi ini," ujar Kapolri.
(BACA JUGA:Inikah Sosok Diduga Bharada E yang Tembak Brigadir Yosua Hingga Tewas di Rumah Kadiv Propam?)
Menurut jenderal bintang empat itu, pembentukan tim ini selain untuk mengungkap peristiwa secara terang benderang, juga meng-counter isu-isu atau berita-berita agar tidak liar di masyarakat.
"Tim akan bergerak sehingga rekomendasi gabungan tim eksternal dan internal menjadi masukan yang akan digunakan untuk menindaklanjuti hal-hal yang ditemukan untuk melengkapi proses penyelidikan dan penyidikan yang ada," kata Sigit.
Mantan Kabareskrim Polri ini mengatakan kasus ini ditangani oleh Polres Jakarta Selatan dengan asistensi dari Polda Metro Jaya dan Bareskrim Polri.
"Kasus ditangani Polres Jakarta Selatan, saya sudah minta penanganan dengan prinsip-prinsip yang mengedepankan penyelidikan scientific crime investigation (berbasis ilmiah), walau ditangani Polres Jaksel tetap mendapatkan asistensi Polda dan Bareskrim," pungkas Sigit.
(BACA JUGA:Keluarga Brigadir Yosua: Perasaan Kita di Rumah Jenderal Sudah Aman, Tahu-tahu...)
Perhatian Presiden
Kasus ini menarik perhatian publik mengingat ada sejumlah kejanggalan, seperti izin penggunaan senjata oleh anggota yang masih berstatus tamtama serta bukti CCTV yang rusak.
Bahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ikut memberikan pandangannya terkait peristiwa tersebut dan meminta proses hukum dilakukan.
"Ya, proses hukum harus dilakukan," ujar Jokowi secara singkat di sela kunjungan kerjanya di Subang, Jawa Barat, Selasa (12/7/2022).