Nasional

Pemerintah Cabut Izin ACT, Fadli Zon: Jangan Otoriter!

fin.co.id - 07/07/2022, 09:18 WIB

Anggot DPR RI, Fadli Zon

JAKARTA, FIN.CO.ID-  Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Fadli Zon tidak setuju dengan kebijakan Kementerian Sosial yang mencabut izin penyelenggaraan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) kepada Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) Tahun 2022. 

Ada pun kebijakan pencabutan izin ACT ini diteken oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy. 

Muhadjir Effendy baru saja ditunjuk oleh Presiden Jokowi sebagai Menteri Sosial untuk sementara waktu, menggantikan Tri Rismaharini yang sedang melaksanakan ibadah Haji. 

Pencabutan izin itu diteken Muhadjir pada Selasa 5 Juli 2022 setelah viral dugaan penyelewangan dana donasi oleh ACT.

(BACA JUGA: Fadli Zon Kritik Kemensos: Seharusnya Jangan Main Cabut Izin ACT, Tapi...)

Fadli Zon menilai, pencabutan izin ACT sebagai kebijakan yang otoriter. Dia menyarankan untuk bawa kasus ACT ke rana hukum bukan mencabut izinnya.

"Seharusnya jangan otoriter main cabut izin ACT. Audit dan bawa ke ranah hukum, setidaknya ada usaha mencari keadilan," ujart Fadli Zon melalui Twitter-nya, Kamis 7 Juli 2022. 

Fadli Zon kemudian menduga-duga ada oknum yang sengaja menjatuhkan ACT. 

"Apakah ini ulah oknum atau sistemik? Janagn salahkan kalau logika ini dipakai pada oknum koruptor dana bansos di Kemensos," ujarnya.

(BACA JUGA: Ternyata Karyawan ACT Kirim Uang ke Negara Berisiko Pendanaan Terorisme, Totalnya Mencapai 1,7 M)

Fadli Zon sebelumnya mengatakan, dirinya tidak mau berasumsi liar terhadap dugaan penyelewangan dana yang dilakukan oleh ACT. Dia lebih melihat pada hasil investigasi.

"Kalau menurut saya, lihat dulu hasil investigasinya seperti apa. Sering kali kan ada saja rumor, ya. Saya tidak punya kepentingan dalam hal ini. Tapi kalau ada hal yang salah, ya tentu kesalahan itu harus dikoreksi dan yang melakukan kesalahan itu perlu ditindak atau diberi sanksi," ujar Fadli Zon pada Selasa 5 Juli 2022. 

"Kalau saya lihat, salah satu yang dipersoalkan itu pemotongan yang cukup besar dan remunerasi pengurusnya cukup tinggi. Tapi katanya sudah ada koreksi. Jadi, kita lihat saja. Tapi, saya tidak ingin menghakimi," katanya lagi.

(BACA JUGA: Baznas Ajak Masyarakat Tak Terlarut dalam Kasus ACT)

Fadli Zon menilai, sejauh ini ACT punya reputasi bagus terhadap bencana alam dan aksi kemanusiaan lainnya. 

Admin
Penulis
-->